JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Satuan Kerja Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung menegaskan komitmennya untuk meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2026 dari Kementerian PAN-RB.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan pakta integritas oleh seluruh jajaran Satker Jamintel dalam kegiatan yang digelar di Aula Lantai 22 Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (18/2/2026).
Kegiatan ini diikuti pejabat eselon II, III, dan IV sebagai bagian dari langkah pembenahan berkelanjutan serta penyempurnaan capaian tahun sebelumnya.
Dalam amanatnya, Jamintel Kejagung, Prof Dr Reda Manthovani SH LLM, menekankan bahwa Apel Integritas bukan sekadar kegiatan seremonial.
Menurutnya, penandatanganan Pakta Integritas, Komitmen Bersama, maupun penetapan Agen Perubahan harus dimaknai sebagai instruksi moral agar seluruh pegawai membudayakan nilai integritas, sehingga birokrasi berjalan efisien, bebas korupsi, dan berorientasi pada pelayanan.
Ia menggarisbawahi dua prinsip utama yang perlu diresapi dan diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari, yakni menjaga integritas serta mengedepankan orientasi pelayanan.
Terkait integritas, Reda mengingatkan agar prestasi Kejaksaan dalam penegakan hukum serta dukungan terhadap program prioritas pemerintah “ASTA CITA” terus dipertahankan.
Budaya integritas, lanjutnya, dapat dimulai dari langkah sederhana seperti mendahulukan kewajiban dibanding hak, menyelesaikan tugas tepat waktu, serta saling mengingatkan antar pegawai untuk menjauhi hal-hal negatif di lingkungan kerja Jamintel.
Ia juga menegaskan bahwa meskipun bidang intelijen tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik seperti instansi kependudukan atau perpajakan, orientasi pelayanan tetap menjadi misi utama dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM.
Pelayanan intelijen diwujudkan melalui fungsi Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan (LIDPAMGAL) guna memastikan kelancaran tugas unit kerja lain, mulai dari Pembinaan, Pidana Umum, Pidana Khusus, Pidana Militer, Perdata dan Tata Usaha Negara, hingga Pemulihan Aset dan Pengawasan.
Sebagai wujud nyata, Jamintel mendorong penyusunan hasil Perkiraan Keadaan (KIRKA) yang berkualitas bagi unit kerja terkait.
“Hasil KIRKA ini sangat krusial karena merupakan rangkuman aspek menyeluruh yang hanya bisa dilakukan oleh unit intelijen, sehingga unit kerja lain dapat menghasilkan kebijakan yang ideal dan dapat dilaksanakan tanpa kendala,” imbuh Jamintel.
Di akhir arahannya, Reda Manthovani mengajak seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas kinerja secara berkesinambungan, demi memberikan dampak positif bagi institusi sekaligus menjaga semangat dan kebahagiaan dalam menjalankan tugas.(PR/04)
