JAKARTA,SUDUTPANDANG.ID – Sistem informasi kebencanaan bagi masyarakat dan jalur komunikasi bagi petugas penanganan bencana disiapkan Kominfo.
Menurut keterangan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, kementeriannya akan menyiapkan dukungan untuk Sistem Public Protection and Disaster Relief (PPDR).
“Sistem eksisting yang digunakan yaitu Sistem Penyebaran Informasi Bencana, dan Layanan Nomor Panggilan Darurat 112. Sementara yang akan dikembangkan SISKOMNAS PMPB (Sistem Komunikasi Nasional Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana),” ujar Menkominfo dalam keterangannya, Jumat (15/3/2024), dikutip RRI.
Disebutkan, sistem komunikasi tersebut akan terbagi menjadi tiga bagian yaitu Early Warning System (EWS) termasuk SMS Blast. Kemudian Layanan Darurat 112 dan Sistem Komunikasi Radio.
Sistem Penyebaran Informasi Bencana yang ada saat ini telah terintegrasi dengan berbagai pihak terkait. Yakni BMKG, BNPB, KLHK, BPBD DKI Jakarta, dan PVMBG.
“Untuk diseminasi informasi peringatan dini kebencanaan dilakukan melalui SMS Blast. Sebagaimana telah dilakukan sejak Penanggulangan Karhutla 2023 dan pop-up informasi bencana di siaran LPP TVRI,” ucapnya.
Menkominfo menyatakan saat ini Nomor Panggilan Darurat 112 sudah menjadi bawaan standar panggilan kedaruratan di tiap gawai terdaftar. Layanan darurat ini bebas dari biaya panggilan dan dikelola oleh pemerintah daerah.
“Sekitar 83 pemerintah daerah telah menyelenggarakan call centre 112. Selain itu, uji coba penyaluran informasi Early Warning System (EWS) di perangkat penerimaan Siaran TV Digital (STB) juga terus dilaksanakan,” katanya.
Menkominfo mengaku telah menyiapkan komunikasi publik untuk mendiseminasi informasi mengenai dampak Karhutla. Secara khusus, pihaknya menyiapkan strategi pemerintah dalam mitigasi dampak dan meningkatkan kesiapan serta ketahanan komunitas terhadap bencana.
“Kominfo siap memberikan dukungan dalam bentuk amplifikasi pesan antisipasi dan penanggulangan Karhutla melalui jejaring dan kanal komunikasi publik. Seperti jejaring dinas kominfo daerah, Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), serta aktivasi berbagai kanal media mainstream, media sosial, dan media online,” katanya.(06)
