“Masalah terberat soal ekonomi dan pengangguran, ketimpangan kaya dan miskin terburuk ketiga di dunia. Kemudian soal daya saing, daya literasi kita terburuk kedua di dunia. Stunting, gizi buruk. Jadi negara ini sakit sebenarnya.”
CIREBON, SUDUTPANDANG.ID – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan dan Perikanan, Prof. Rokhmin Dahuri, menyoroti terkait peringkat ketiga Indonesia sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi dan terburuk di dunia. Ia menyebut Indonesia saat ini sedang ‘sakit’ bila melihat persoalan kesenjangan ekonomi, pengangguran, ketimpangan kaya dan miskin.
Prof. Rokhmin juga berpandangan saat ini Indonesia kian mengkhawatirkan yang dapat menghancurkan sistem meritokrasi.
Pandangan tersebut disampaikan Prof Rokhmin saat dialog dan silaturahmi bersama keluarga besar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) bersama dengan ICMI se-Ciayumajakuning (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan) di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (3/5/2024) lalu.
“Masalah terberat soal ekonomi dan pengangguran, ketimpangan kaya dan miskin terburuk ketiga di dunia. Kemudian soal daya saing, daya literasi kita terburuk kedua di dunia. Stunting, gizi buruk. Jadi negara ini sakit sebenarnya,” ungkap Prof. Rokhmin.
Anggota DPR-RI terpilih PDI Perjuangan Dapil Jabar VIII (Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon) itu mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia rendah, kurang dari 7 persen per tahun. Angka pengangguran terbuka 5,4 persen serta permasalahan gizi buruk dan lain-lain masih jadi pekerjaan rumah Indonesia.
“Untuk menuju Indonesia Emas 2045 yang adil makmur dan berdaulat seharusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2019 hingga 2024 dapat berkisar 6-7 persen per tahun,” sebut Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University itu.
Selain Kesenjangan ekonomi, Prof Rokhmin Dahuri juga menyoroti persoalan politik yang dialami bangsa Indonesia saat ini. Antara lain soal etika politik, demokrasi formalitas hingga praktik politik tanpa sistem meritokrasi.
“Dari segi politik hari ini sudah dihancurkan oleh kepentingan pribadi dan keluarga. Saya kira semua orang tahun seperti di pemilu kemarin. Untuk itu, maka kita di sini berdialog bersama mencari solusinya,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 tersebut.
Ia juga mendorong agar pemerintahan sekarang memiliki konsep yang holistik dan berkesinambungan. Pembangunan bidang ekonomi dan SDM yang unggul guna menuju Indonesia Emas 2045.
Pada kesempatan itu, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya keluarga besar KAHMI dan ICMI untuk bersama-sama berkontribusi berperan aktif dalam pembangunan bangsa.
“Peta jalan pembangunan bangsa juga mesti mempertimbangkan potensi dan permasalahan bangsa,” kata Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.
Kendati demikian, lanjutnya, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara-bangsa yang maju, adil-makmur, dan berdaulat (Indonesia Emas) pada 2045.
Untuk mewujudkannya, ia menyebut salah satunya Indonesia memerlukan jiwa-jiwa muda yang cakap untuk memajukan bangsa terutama sebagai entrepreneur dan inovator.
“Indonesia memerlukan jiwa-jiwa muda yang cakap untuk memajukan Indonesia, terutama sebagai entrepreneur dan inovator,” pungkas akademisi, peneliti serta pakar di bidang kelautan dan perikanan itu.(01)
