Survei CPCS Tunjukkan Elektabilitas Gerindra Naik 16,8 Persen

Partai Gerindra
Dok.Partai Gerindra

JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Dekati hajatan Pemilu 2024, dinamika politik kian panas. Peserta Pemilu mulai memanaskan politiknya masing-masing.

Hal itu terpotret hasil survei Center for Political Communication Studies (CPCS) terbaru.

Kemenkumham Bali

Survei CPCS menunjukkan elektabilitas Partai Gerindra mengalami kenaikan hingga mencapai angka 16,8 persen berdasarkan hasil survei pada April-Juni 2023.

Angka tersebut terpaut hanya 0,5 persen dari PDI Perjuangan yang menduduki peringkat pertama dengan 17,3 persen berdasarkan hasil survei di periode yang sama.

“Elektabilitas PDIP cenderung stagnan sejak bulan April 2023, dan ditempel ketat oleh Gerindra yang terus mengalami kenaikan,” kata peneliti senior CPCS Hatta Binhudi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (4/9/2023).

Survei CPCS dilakukan pada 21-27 Agustus 2023, dengan jumlah responden 1200 orang mewakili 34 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±2,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Menurut Hatta, stagnannya elektabilitas PDIP merupakan imbas dari rebound Ganjar Pranowo pascadeklarasi capres.

“Baik Ganjar maupun PDIP tidak mengalami penguatan secara signifikan setelah lima bulan deklarasi pencapresan,” ujar Hatta.

BACA JUGA  DKPP Siap Periksa Anggota KPU-RI Soal Verifikasi Parpol dan Dugaan Ancaman

Dia juga mengatakan bahwa publik masih menyoroti sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Wayan Koster, dua kepala daerah kader PDI Perjuangan yang menolak kehadiran tim Israel pada Piala Dunia U20.

“Dipercepatnya deklarasi hanya mencegah penurunan elektabilitas setelah merebaknya sentimen negatif dari publik atas penolakan Ganjar dan elite PDIP terhadap kehadiran timnas Israel dalam gelaran Piala Dunia U20,: lanjut Hatta.

Sebaliknya, Gerindra yang menikmati berkah coattail effect (kemampuan seorang calon presiden untuk mendatangkan pendukung) dari terus naiknya elektabilitas Prabowo.

“Naiknya elektabilitas Gerindra mengancam tekad PDIP untuk mencetak hattrick atau menang pemilu tiga periode berturut-turut,” tegas Hatta.

Naiknya elektabilitas Prabowo juga diikuti merapatnya partai-partai besar Senayan untuk bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), yaitu Golkar dan PAN. Semula Prabowo hanya didukung oleh Gerindra dan PKB yang tergabung dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Sedangkan Ganjar hanya didukung oleh PDIP dan PPP, dan sisanya partai-partai non-parlemen. PPP yang sebelumnya bersama Golkar dan PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memilih mendukung Ganjar.

BACA JUGA  Imron Amin Resmi Gantikan Habiburokhman sebagai Wakil Ketua MKD DPR RI

Dinamika terjadi di tubuh Koalisi Perubahan yang mengusung pencapresan Anies Baswedan. Demokrat memutuskan untuk mundur setelah Anies memilih Muhaimin Iskandar sebagai pasangan cawapresnya, alih-alih ketua umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dengan masuknya Cak Imin ke kubu pengusung Anies, otomatis PKB keluar dari KIM dan merapat ke Nasdem. Deklarasi Anies-Cak Imin di Surabaya yang hanya diikuti petinggi PKB dan Nasdem memunculkan dugaan PKS bakal mengikuti jejak Demokrat keluar dari koalisi Anies.

“Untuk sementara peta pencapresan dan koalisi partai menunjukkan potensi terbentuknya tiga pasangan capres-cawapres,” kata Hatta.

Meski demikian dinamika politik lainnya masih mungkin terjadi hingga jadwal pendaftaran ke KPU pada bulan Oktober mendatang.

Sebut saja, manuver Sandiaga Uno yang berniat mengajak Demokrat dan PKS membentuk koalisi jika PPP tidak mendapat jatah cawapres Ganjar. Sebelumnya juga sempat muncul wacana dari PDIP untuk menggabungkan Ganjar dan Anies dalam satu paket capres-cawapres.

Ada pun daftar elektabilitas partai politik versi CPCS periode April-Juni 2023 adalah sebagai berikut:

BACA JUGA  Sambangi DPD RI, Asosiasi MRP Minta Dukungan Proteksi Hak Politik Orang Asli Papua

1. PDI Perjuangan 17,3 persen

2. Gerindra 16,8 persen

3. Golkar 8,6 persen

4. PKB 7,0 persen

5. Demokrat 6,3 persen

6. PSI 6,0 persen

7. PKS 4,2 persen

8. PAN 2,7 persen

9. PPP 2,4 persen

10. Nasdem 2,3 persen

11. Perindo 1,8 persen

12. Gelora 1,1 persen

13. PBB 0,7 persen

14. Ummat 0,6 persen

15. Hanura 0,2 persen

16. PKN 0,1 persen

17. Garuda 0,0 persen

18. Buruh 0,0 persen

19. Tidak tahu/Tidak jawab 21,9 persen. (Ant/05)