JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941. Pengusaha diminta menjalankan ketentuan pengupahan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Pramono Anung mengumumkan penetapan UMP Jakarta 2027 pada Jumat (20/11/2026). Nilai tersebut naik 7,1 persen atau Rp 407.065 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp 5.729.876.
Penetapan UMP tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang telah ditandatangani Pramono setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta.
“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp 6.136.941,” kata Pramono di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2026).
Pramono menjelaskan, kenaikan UMP Jakarta 2027 lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada tahun sebelumnya yang mencapai 6,1 persen.
Menurut dia, kebijakan pengupahan tersebut mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan usaha di Jakarta.
“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” ujarnya.
Terkait pelaksanaan kebijakan tersebut, Pramono mengingatkan perusahaan agar memenuhi ketentuan UMP yang berlaku.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, kata dia, akan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban pembayaran upah sesuai ketentuan.
“Kalau kemudian ada yang tidak menjalankan, maka Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil sikap tegas terhadap hal itu,” tegas Pramono.(Red)











