Jakarta, Sudut Pandang – Praktisi hukum senior Alexius Tantrajaya, mengaku mendukung soal rencana belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) oleh pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Tapi semua harus dijalankan secara transparan, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan publik yang dikait-kaitkan dengan urusan politik.
Alexius berharap anggaran fantastis Kemenhan untuk pembelian alutsista tidak menuai polemik dan berkembang liar. Pasalnya, publik tidak semua memahami mekanisme terkait didapatnya anggaran oleh kementerian.
“Jangan sampai terus berkembang liar menjadi konsumsi masyarakat awam, kita sama-sama mengetahui kondisi saat ini semua bebas berpendapat di media sosial, meski itu bukan domainnya, terlebih bila dikait-kaitkan dengan urusan politik, dikhawatirkan nantinya niatan baik dari pemerintah melalui Kemenhan untuk memperbarui alutsista TNI jadi terkendala,” ujar Alexius Tantrajaya, kepada SudutPandang.id, Rabu (2/6/2021).
Menurut Advokat yang juga pengamat kebijakan publik ini, anggaran setiap kementerian termasuk Kemenhan yang masuk dalam APBN 2021, pastinya telah disetujui oleh para wakil rakyat di Senayan, yang dalam pelaksanaannya diawasi oleh mitra kerjanya yakni Komisi I DPR-RI.
“Dengan demikian seharusnya Kemenhan bisa secara transparan atas penggunaan anggaran dana tersebut kepada publik. Sehingga tidak ada kecurigaan yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan issu kepentingan politik bagi pihak yang berseberangan dengan kebijakan Pemerintahan Jokowi,” katanya.
Karena sejatinya, jelas Alexius, bila ada penyelewengan atas penggunaan anggaran tersebut yang mengarah ke tindak pidana korupsi, maka bisa diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti kasus e-KTP yang dikenal dengan kasus Setyo Novanto Cs.
“Harus transparan, mana yang ranahnya rahasia negara dan bukan, sehingga tidak menimbulkan polemik yang dapat mengganggu jalannya pembangunan yang sedang dilaksanakan Pemerintahan Jokowi,” ucapnya.
“Kekhawatirannya adalah anggaran yang sedemikian besar tidak terkontrol dengan baik, uang sebanyak itu akhirnya mencar ke mana-mana. Tidak efektif dan efisien. Sistem pengawasannya harus tepat dan transparan, baik pengawasan internal, dan eksternal,” sambung alumni Universitas Jayabaya ini.
Kendati demikian, ia mengaku mendukung soal rencana belanja alutsista oleh Kemenhan, Alexius mengaku mendukung sepanjang tidak ada penyimpangan.
“Harus kita dukung dong, karena alutsista itu sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. Indonesia adalah negara besar yang harus memiliki kekuatan militer yang tangguh,” pungkasnya.(um)
