JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, H Ahmad Muzani S.Sos, membuka Kongres Pendalaman Program Hasil Terbaik Cepat Presiden-Wapres RI 2024-2029 dalam forum Teknik Pelayanan Kesehatan Internasional (International Healtcare Engineering Forum/INAHEF 2024) yang diselenggarakan di Gedung Smesco, Jakarta.
Dalam taklimat media yang diterima di Jakarta, Ahad (22/9/2024) disebutkan bahwa kegiatan itu telah dilakukan pada 17-19 September 2024.
Dalam sambutan pembukaan kongres, ia menyatakan bahwa ,asih tingginya angka kematian yang disebabkan oleh stroke, jantung, kanker, TBC dan diabetes merupakan permasalahan kesehatan yang memerlukan penanganan khusus, termasuk penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk menangani penyakit tersebut.
“Usaha ini perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan umur harapan hidup warga negara Indonesia,” katanya.
(https://youtu.be/DaWYXi6ijeA?si=m29P9q4gxkYUTbmM)
Ahmad Muzani, yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerinda mengatakan bahwa Pemerintah Prabowo Gibran yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan janji pada masa kampanye, yang tertuang dalam program terbaik cepat Presiden-Wapres 2024-2029.
Program itu, yaitu pemeriksaan kesehatan secara gratis, penanganan TBC dan pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan yang lengkap dan berkualitas di seluruh kabupaten/kota.
Untuk mendalami rencana implementasi program-program ini, maka Tim Gugus Sinkronisasi telah berkoordinasi dengan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi medis, kesehatan dan penunjang kesehatan, perguruan tinggi, fasyankes dan industri penunjang kesehatan yang dipimpin oleh Presiden Perkumpulan Teknik Pelayanan Kesehatan Indonesia, Prof Dr Ing Eko Supriyanto IPU P.H.Eng, untuk merumuskan dan menyosialisasikan hasil pendalaman program ini untuk dijadikan bahan kebijakan dalam program kesehatan pemerintahan Prabowo-Gibran 2024-2029.
INAHEF 2024 dihadiri lebih dari 2.000 peserta termasuk perwakilan pemerintah/lembaga di antaranya Kantor Staf Presiden, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Bappenas, Badan Standarisasi Nasional, Kementerian Keuangan, BPJS, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Infokom, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR, perwakilan daerah dari 32 Propinsi dan lebih dari 100 Kab/Kota seluruh Indonesia, serta ribuan fasyankes, dan ratusan asosiasi medis, kesehatan dan penunjang kesehatan serta puluhan perguruan tinggi dan puluhan industri baik dari dalam maupun luar negeri.
Forum yang dibuka oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko serta dihadiri para eselon 1 dari berbagai kementerian/lembaga serta penjabat gubernur, Sekda serta Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Kesehatan dari berbagai daerah ini, telah mendiskusikan program-program kesehatan yang telah dilaksanakan pada pemerintahan 2019-2024 untuk dapat dilanjutkan pada tahun 2024-2029.
Hal ini termasuk program penguatan fasyankes primer untuk pemeriksaan kesehatan baik di puskesmas dan labkesmas, program penanganan TBC, serta program pemenuhan sarana, prasarana dan alkes untuk 10 layanan prioritas termasuk stroke, jantung, kanker, uronefro, TBC, kesehatan Ibu dan Anak, Diabetes Melitus, Hepar, Penyakit Infeksi Emerging, serta penyakit Jiwa.
Dari hasil survei selama forum didapatkan bahwa sekitar 70 persen responden setuju untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan dengan biaya antara 10 ribu hingga 500 ribu rupiah.
Untuk mencapai EndTB pada tahun 2030, lebih dari 80% responden setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan TBC untuk seluruh WNI setiap tahun hingga tahun 2029 dengan menggunakan teknologi terkini (AI).
Lebih dari 95 persen responden setuju bahwa Smart Hospital perlu diimplementasikan di kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2025-2029 dengan tambahan pembiayaan sekitar 30 persen dibandingkan RS biasa. Selain itu sekitar 40 persen responden juga setuju bahwa sekurang-kurangnya 30 persen alkes di RS adalah alkes dalam negeri.
Untuk membiayai program-program itu, lebih dari 85 persen responden setuju, bahwa pemda perlu mengalokasikan lebih dari 10 persen anggarannya untuk kesehatan dengan 20 persen atau lebih di antaranya adalah untuk pemenuhan sarana, prasarana dan alkes.
Program ini tentunya juga perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat melalui iuran BPJS. Sebanyak 72 persen dari responden setuju untuk menyisihkan 2-7 persen gaji untuk iuran BPJS.
Hal ini masih lebih rendah dari Singapura yang mencapai 9 persen dan negara maju lainnya yang melebihi 10 persen. (PR/02).
