Oleh Kemal H Simanjuntak
Sudutpandang.id – Garuda Indonesia, maskapai kebanggaan nasional yang pernah mengangkasa dengan penuh wibawa, kini kembali masuk berita bukan karena prestasi melainkan polemik internal. Rekrutmen 14 mantan pegawai Lion Air dengan total gaji hampir Rp1 miliar telah memantik gelombang kritik, baik dari internal maupun publik. Sementara saham kembali terjun, semangat pegawai lama pun meredup. Ironisnya, semua terjadi tak lama setelah negara kembali menyuntikkan dana lebih dari Rp6 triliun pada 2025.
Pertanyaan yang menggema di ruang publik sangat sederhana: Garuda ini diselamatkan untuk siapa?
Dana Ratusan Miliar, Tapi untuk Siapa?
Melalui Danareksa dan PT SMI, pemerintah kembali menggelontorkan dana segar untuk Garuda sebagai bagian dari rangkaian restrukturisasi berkelanjutan. Dana tersebut diharapkan menopang likuiditas, membenahi operasional, dan meningkatkan efisiensi. Tapi publik mulai meragukan arah penggunaan dana tersebut, terutama ketika muncul berita rekrutmen orang-orang baru dengan gaji selangit di tengah kondisi internal yang belum sepenuhnya pulih.
Kita patut bertanya: di mana esensi keadilan dan transparansi dalam BUMN yang notabene dibiayai pajak rakyat? Apakah benar tidak ada sumber daya manusia internal yang cukup kompeten hingga harus “mengimpor” 14 orang dari maskapai pesaing? Atau ini sekadar praktik ORDAL (orang dalam) dalam kemasan “profesionalisme”?
Pegawai Lama: Antara Setia dan Tersingkir
Para pegawai lama Garuda tentu tidak menelan kabar ini dengan ringan. Mereka adalah orang-orang yang bertahan saat badai utang menerjang, rela dipotong gaji dan kehilangan berbagai tunjangan. Mereka percaya akan pemulihan. Namun yang terjadi justru mereka disalip oleh para pendatang baru yang langsung duduk di kursi empuk manajemen.
Di sinilah masalah keadilan sosial muncul. Penyuntikan dana publik seharusnya berbanding lurus dengan upaya membangun kembali kepercayaan dan moral internal. Namun justru sebaliknya, rekrutmen ini menciptakan jurang antara pengorbanan dan pengistimewaan.
Saham Merosot, Moral Pun Ikut Tersungkur
Pasar pun bereaksi negatif. Saham GIAA yang sempat menguat tipis pasca-rights issue, kembali melemah hingga 12% dalam sebulan terakhir. Investor tidak lagi melihat arah pemulihan yang jelas, justru mencium aroma konflik internal dan tata kelola yang buruk.
Ketika publik menyaksikan gaji jumbo untuk segelintir orang baru, sementara karyawan lama masih harus bertahan dengan efisiensi ketat, kepercayaan terhadap BUMN pun goyah. Negara boleh menyuntikkan dana sebanyak mungkin, tetapi jika arah dan akuntabilitasnya buram, maka yang tumbuh bukan kinerja—melainkan kecurigaan.
BUMN: Badan Usaha atau Badan Urusan Nepotisme?
Sayangnya, kisah ini tidak unik. Di banyak BUMN, praktik rekrutmen berbasis kedekatan personal lebih sering terjadi daripada berbasis kinerja. Ketika kekuasaan ekonomi negara dikelola dengan rasa “asal bapak senang”, publik pun kehilangan keyakinan bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan secara bijak.
BUMN seperti Garuda seharusnya menjadi simbol profesionalisme dan meritokrasi, bukan arena eksklusif untuk reuni elite. Jika penyelamatan maskapai nasional hanya untuk menciptakan karpet merah bagi figur tertentu, maka yang diselamatkan bukan korporasi, melainkan ego.
Rakyat Cuma Bisa Menonton
Seperti biasa, rakyat hanya bisa menyaksikan dari pinggir landasan. Mereka yang tak mampu membeli tiket Garuda, harus rela “ikut terbang” lewat berita-berita yang membuat urut dada. Pemerintah berkali-kali berkata bahwa ini demi masa depan ekonomi nasional, tapi rakyat diam-diam bertanya: masa depan siapa?
Sebab dalam kisah ini, Garuda memang sedang terbang lagi—tapi bukan membawa harapan rakyat. Ia membawa beban suntikan triliunan rupiah, dan menurunkan etika di tengah jalan.
Penutup
Apabila krisis ini tidak segera ditangani dengan transparansi dan koreksi kebijakan, maka jangan salahkan rakyat jika mereka mulai berpikir bahwa dana negara bukan lagi untuk menyelamatkan yang butuh, tapi untuk menyenangkan yang dekat. Dan kalau begitu, mungkin yang layak diselamatkan bukan maskapainya—melainkan logika publik yang terus dikhianati.