SUDUTPANDANG.ID – Upaya pemulihan pascabanjir bandang di Sumatera Utara dan Aceh dipercepat melalui penyediaan hunian sementara (huntara) yang disiapkan oleh PTPN untuk mendukung relokasi warga dari kawasan rawan bencana. Langkah ini mendapat dukungan pemerintah daerah setempat sebagai bagian dari transisi dari masa tanggap darurat menuju pemulihan dan penataan permukiman yang lebih aman.
Siaran pers PTPN IV, Sabtu (20/12/2025) menyebutkan, di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Aceh Tamiang, kepastian lokasi huntara semakin menguat setelah areal perkebunan milik PTPN disiapkan untuk mendukung proses relokasi. Langkah ini dinilai membuka jalan bagi percepatan pemindahan warga dari permukiman lama yang rusak berat, tidak lagi layak huni, atau bahkan hilang tersapu banjir bandang beserta material lumpur.
Respons serupa juga terlihat di berbagai wilayah terdampak lainnya. Sejak akhir November lalu, dukungan logistik, pengerahan alat berat, hingga penanganan pengungsi telah menjangkau sedikitnya 15 kabupaten dan kota di Sumatera Utara dan Aceh.
Di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, pemerintah daerah menetapkan relokasi sebagai solusi jangka menengah bagi warga yang selama ini bermukim di bantaran Sungai Batang Toru. Kawasan tersebut mengalami kerusakan parah akibat banjir bandang dan dinilai berisiko tinggi jika kembali dihuni.
Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu mengatakan, relokasi akan memanfaatkan lahan perkebunan milik PTPN IV yang berada di wilayah setempat. Luas lahan yang disiapkan mencapai lebih dari lima hektare dan diperkirakan dapat menampung sekitar 227 kepala keluarga.
“Insya Allah akan segera dibangun hunian bagi warga di daerah aliran Sungai Batang Toru yang sudah tidak layak lagi dihuni. Kami berharap proses administrasi dan teknis dapat berjalan cepat karena kebutuhan warga sangat mendesak,” ujar Gus Irawan saat meninjau lokasi.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat PTPN IV yang, sembari menunggu pembangunan huntara, meminjamkan rumah dinas karyawan yang kosong untuk ditempati sementara oleh warga terdampak.
Apresiasi dari Aceh Tamiang
Apresiasi serupa disampaikan Bupati Aceh Tamiang Armia Fahmi. Menurut dia, koordinasi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak, termasuk perusahaan perkebunan negara, membuat distribusi bantuan pada masa tanggap darurat berjalan relatif lancar.
“PTPN IV termasuk yang paling awal masuk membantu masyarakat kami di Aceh Tamiang. Mereka bergerak cepat meskipun akses menuju lokasi terdampak cukup sulit,” kata Armia.
Ia berharap pola kerja sama lintas lembaga tersebut dapat terus diperkuat hingga seluruh tahapan pemulihan pascabencana dapat diselesaikan secara tuntas.
Permintaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang atas sebidang lahan yang dikelola Regional VI PTPN IV yang merupakan aset PTPN I juga mendapat dukungan dari Danantara dan PTPN.
Huntara dan Pemulihan Layanan Dasar
Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria, saat melakukan kunjungan ke Aceh Tamiang pada Jumat lalu, menegaskan bahwa PTPN akan menyediakan lahan untuk hunian sementara sesuai harapan pemerintah daerah. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya penetapan lokasi hunian tetap sejak dini.
“Saat ini, selain kebutuhan makanan, air bersih, dan pakaian, bantuan terhadap fasilitas umum seperti puskesmas dan rumah sakit harus menjadi fokus BUMN. Tidak hanya huntara, kita juga harus mulai memikirkan hunian tetap. Lokasinya perlu segera ditentukan,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintah daerah tidak berhenti pada tahap penanganan darurat. Kesiapan areal relokasi untuk huntara terus dipercepat dan ditargetkan siap untuk pelaksanaan peletakan batu pertama dalam waktu dekat.
“Prioritas PTPN saat ini adalah memastikan warga dapat segera menempati hunian sementara yang aman dan layak, sebelum masuk ke tahap penataan kawasan hunian tetap,” kata Jatmiko.
Pemerintah daerah memperkirakan proses pemulihan pascabencana di Sumut, Aceh, dan Sumatera Barat masih akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Namun, dengan dukungan lintas instansi yang terus berjalan, harapan agar warga dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih normal mulai tampak semakin nyata.(PR/01)
