BANDUNG, SUDUTPANDANG.ID – Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, bersama Kepala BPKAD Kota Bekasi, Yudianto, dan Kepala Bapperida Kota Bekasi, Dicky Irawan, menghadiri Rapat Evaluasi APBD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun Anggaran 2026. Kegiatan digelar di Gedung Negara Pakuan (Bale Pakuan), Bandung, Jumat (9/1/2026).
Siaran pers Pemkot Bekasi, Selasa (13/1/2026) menyebutkan, rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB di Ruang Resepsi Bale Pakuan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan dihadiri para wali kota, bupati, serta jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Evaluasi ini menjadi tahapan krusial untuk memastikan rancangan APBD kabupaten/kota selaras dengan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan pemerintah pusat sebelum diterapkan pada tahun 2026.
Dalam arahannya, Gubernur Dedi Mulyadi menekankan tiga fokus utama, yakni transparansi anggaran, prioritas pembangunan, dan efisiensi belanja.
Pemerintah daerah diminta membuka rincian penggunaan APBD 2026 kepada publik melalui media sosial, mengarahkan anggaran pada sektor prioritas seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan, serta melakukan penghematan belanja yang tidak mendasar akibat tekanan fiskal, termasuk pengurangan perjalanan dinas.
Menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dalam mengelola APBD 2026 secara akuntabel dan berpihak pada masyarakat.
“Pemerintah Kota Bekasi siap menjalankan arahan Gubernur Jawa Barat terkait transparansi dan efisiensi anggaran. Kami akan memastikan setiap rupiah dalam APBD 2026 digunakan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya.
“Transparansi kepada publik juga akan terus diperkuat sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan dan tata kelola pemerintahan yang baik,” sambungnya.
Tri Adhianto menambahkan, melalui evaluasi bersama Pemprov Jawa Barat, Kota Bekasi dapat menyesuaikan dan menyempurnakan perencanaan anggaran agar adaptif terhadap kondisi fiskal, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan kehadiran Wali Kota Bekasi beserta jajaran TAPD, Pemkot Bekasi menegaskan komitmen untuk menyusun APBD 2026 secara efisien, transparan, dan tepat sasaran, sejalan dengan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan nasional.(Egi/08)
