ASAHAN-SUMUT-SUDUTPANDANG.ID,– Pemerintah Kabupaten Asahan resmi menutup rangkaian Bimbingan Teknis (Bimtek) Kabupaten/Kota Percontohan Anti Korupsi melalui agenda exit meeting yang digelar di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Rabu (06/06).
Pertemuan ini menjadi momentum evaluasi besar bagi jajaran Pemkab Asahan setelah menjalani pendampingan intensif dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan bersih dan berintegritas.
Dalam arahannya, perwakilan KPK, Rino Haruno, mengungkapkan bahwa timnya telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah titik layanan strategis, mulai dari RSUD Kabupaten Asahan, Mall Pelayanan Publik, hingga Disdukcapil.
Pihaknya memberikan apresiasi atas perubahan positif yang terlihat, terutama pada sektor layanan kesehatan di RSUD. Namun, KPK mengingatkan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak cepat berpuas diri dan harus menetapkan target capaian yang jelas agar program ini memberikan dampak konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sektor pendidikan juga menjadi sorotan utama dalam evaluasi kali ini. Rino menekankan pentingnya menindaklanjuti Survei Penilaian Integritas (SPI) di lingkungan sekolah serta mendorong penguatan pendidikan antikorupsi sejak dini. Sebagai langkah konkret, Pemkab Asahan diminta segera menetapkan agen perubahan melalui penunjukan 10 penyuluh antikorupsi (Paksi) yang akan menjadi motor penggerak integritas di wilayah Kabupaten Asahan.
Merespons masukan tersebut, Bupati Asahan menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Beliau menyatakan bahwa seluruh catatan dari KPK akan dijadikan pijakan dalam memperbaiki sistem pelayanan yang lebih transparan dan responsif. Salah satu inovasi yang tengah disiapkan adalah pengembangan aplikasi khusus sebagai pusat informasi publik, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses dan mengawasi jalannya roda pemerintahan.
Kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekda, serta seluruh pimpinan OPD ini ditutup dengan semangat kolaborasi untuk mewujudkan Asahan sebagai daerah percontohan. Pemerintah Kabupaten Asahan optimis bahwa dengan tindak lanjut yang konsisten terhadap hasil Bimtek ini, standar pelayanan publik akan meningkat signifikan dan praktik korupsi dapat ditekan melalui penguatan sistem yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan rakyat.(ma)
