JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Badan Pusat Statistik (BPS) akan kembali melaksanakan Sensus Ekonomi pada Mei hingga Juli 2026 untuk memotret struktur dan aktivitas perekonomian nasional secara mutakhir. Pendataan ini ditujukan sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Sekretaris Utama BPS Zulkipli menyampaikan, keberhasilan sensus sangat ditentukan oleh partisipasi pelaku usaha. Karena itu, BPS mendorong keterlibatan seluruh responden agar hasil sensus mampu menggambarkan kondisi riil dunia usaha di Indonesia.
“Melalui sensus ini, kami ingin menghadirkan potret perekonomian Indonesia yang lebih jelas dan komprehensif,” kata Zulkipli saat Kick-off Publisitas Sensus Ekonomi 2026, Rabu (25/2/2026).
Menurutnya, tantangan sensus tahun ini cukup besar karena menyasar langsung pelaku usaha dari berbagai sektor dan skala. Setiap responden memiliki pertimbangan tersendiri dalam menyampaikan data, sehingga BPS menyiapkan pendekatan yang lebih adaptif dibandingkan sensus sebelumnya.
Sebagai langkah strategis, BPS memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan asosiasi usaha. Jejaring tersebut diharapkan menjadi mitra komunikasi utama dalam menjangkau responden di lapangan.
“Kami memperkuat pendekatan melalui kementerian/lembaga serta asosiasi, karena mereka memiliki kedekatan dengan pelaku usaha,” ujarnya.
Selain koordinasi lintas lembaga, BPS juga menyiapkan basis data awal berupa sekitar 42 juta Statistical Business Register yang saat ini tengah diverifikasi. Data awal tersebut digunakan untuk memastikan cakupan sensus lebih akurat dan membantu pemetaan struktur usaha nasional.
Zulkipli menambahkan, dukungan dunia usaha juga dibutuhkan untuk menyosialisasikan sensus kepada jaringan masing-masing. Peran tersebut dinilai penting mengingat skala pendataan yang luas.
“Kami mengajak pelaku usaha menjadi pengganda komunikasi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, karena BPS tidak dapat berjalan sendiri,” pungkasnya.(PR/01)
