SUDUTPANDANG.ID – Mojtaba Khamenei resmi ditetapkan sebagai Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran menggantikan ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei. Penetapan tersebut diumumkan setelah Majelis Ahli Iran mencapai kesepakatan untuk menunjuk Mojtaba sebagai pemimpin baru negara itu.
Penunjukan Mojtaba Khamenei dilakukan setelah wafatnya Ali Khamenei yang sebelumnya memimpin Iran selama lebih dari tiga dekade. Ali Khamenei dilaporkan meninggal dunia pada 28 Februari 2026 dalam serangan militer yang terjadi di Teheran.
Majelis Ahli, lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memilih pemimpin tertinggi Iran, menyatakan keputusan tersebut diambil setelah melalui kajian dan musyawarah para ulama yang menjadi anggota dewan. Sesuai konstitusi Iran, lembaga ini bertugas memilih pemimpin tertinggi ketika terjadi kekosongan jabatan.
Latar belakang Mojtaba Khamenei
Dilansir dari The Guardian, Senin (9/3/2026), Mojtaba Khamenei lahir di Kota Mashhad pada 1969. Ia merupakan putra kedua dari Ayatollah Ali Khamenei, yang menjabat sebagai pemimpin tertinggi Iran sejak 1989.
Sebagai ulama, Mojtaba dikenal memiliki pengaruh kuat di kalangan politik dan keagamaan Iran, meskipun selama ini jarang tampil di ruang publik. Ia disebut-sebut memiliki hubungan dekat dengan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC), salah satu kekuatan militer utama di negara tersebut.
Pada masa Perang Iran-Irak pada 1980-an, Mojtaba dilaporkan pernah terlibat dalam unit relawan yang berafiliasi dengan jaringan revolusioner Iran. Pengalaman tersebut membuatnya memiliki hubungan yang luas dengan sejumlah tokoh di sektor keamanan dan militer.
Sejumlah analis menilai kedekatan Mojtaba dengan aparat keamanan menjadi salah satu faktor yang memperkuat dukungan terhadap dirinya di tengah situasi politik Iran yang tengah menghadapi ketegangan regional dan konflik militer.
Warisan politik keluarga Khamenei
Penunjukan Mojtaba Khamenei juga mencatat sejarah baru dalam politik Iran. Untuk pertama kalinya sejak Revolusi Islam 1979, posisi pemimpin tertinggi Iran berpindah dari ayah kepada anak.
Peralihan kepemimpinan tersebut memunculkan berbagai pandangan di dalam maupun luar Iran, terutama terkait dinamika politik di negara yang sejak awal berdiri menolak sistem kekuasaan turun-temurun.(red)
