JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID — Kritik terhadap PSSI dan Timnas Indonesia adalah bagian dari kebebasan berekspresi.
Namun, kebebasan itu bukan alasan untuk melontarkan tudingan tanpa bukti, terlebih jika kritik diproduksi berulang kali demi membangun citra sebagai suara paling vokal di sepak bola nasional.
Di titik inilah kiprah Divo Sashendra layak dipertanyakan. Sebagai pengelola Garuda Revolution, pemilik akun, IG divo.sashendraa ini memiliki basis pengikut besar dan kemampuan membentuk opini publik.
Pengaruh tersebut semestinya diikuti tanggung jawab untuk menyajikan data dan membedakan fakta dari insinuasi.
Masalahnya, kritik keras terhadap PSSI dan Timnas kerap lebih menonjol daripada bukti.
Narasi negatif dibangun meyakinkan, tetapi publik tidak selalu disuguhi dokumen atau verifikasi memadai.
Kritik pun berisiko berubah menjadi penghakiman yang dikemas sebagai kebenaran.
Apalagi ia diketahui mengelola beberapa homeless media yang misinya hanya satu, serang habis-habisan Timnas dan PSSI. Sebut saja, ten….bola.idn, garu…..ur, dan ki..indo.up.
Rekam jejak Divo dalam isu sepak bola nasional bukan hal baru. Pada 2024, ia menjadi salah satu penggagas petisi agar PSSI mempertahankan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas. Ia juga pernah menyoroti naturalisasi Jordi Amat.
Beda pendapat tentu sah. Namun, pola tersebut menunjukkan Divo bukan sekadar pengamat, melainkan aktor opini yang membangun pengaruh.
Publik wajar bertanya: apakah kritiknya murni lahir dari kepedulian terhadap Timnas, atau menjadi kendaraan untuk memperbesar pengaruh pribadi?
Pertanyaan itu semakin relevan ketika istilah “Exco PSSI” dan “Sekjen PSSI” muncul berulang dalam konten yang terhubung dengan dirinya.
Ditambah gencarnya serangan terhadap PSSI, hal ini memunculkan dugaan ada agenda Divo yang lebih besar daripada sekadar evaluasi sepak bola. Ia punya syahwat jadi pengurus PSSI.
Pertanyaan publik tetap sah. Karena itu, transparansi harus menjadi standar minimum bagi siapa pun yang ingin memengaruhi opini publik.
Yang patut dikritik bukan hanya isi serangannya, melainkan kemungkinan ambisi pribadi di balik intensitas narasi tersebut.
Jika kritik dipakai mencari simpati, pengikut, atau posisi sebagai tokoh penting, itu lebih menyerupai pencitraan daripada perjuangan.
Menyerang PSSI tanpa bukti kuat bukanlah keberanian. Kemarahan lebih mudah dijual daripada analisis jernih; interaksi dan simpati tidak otomatis membuat narasinya benar.
Tanpa transparansi soal sumber dan proses editorial, klaim independensi terdengar kosong.
PSSI memang tidak kebal kritik, tetapi pengawasan tidak boleh berubah menjadi kampanye hitam berkedok kepedulian. Divo perlu menjawab: apa dasar tudingannya dan apakah pihak yang diserang diberi ruang menjawab?
Jika tidak ada ambisi jabatan, kepentingan politik, atau strategi mencari popularitas, klarifikasi terbuka semestinya mudah.
Menghindari pertanyaan sambil terus memproduksi narasi keras memperkuat kesan bahwa kritik itu dipakai membangun merek pribadi dan mengumpulkan simpati.
Pada akhirnya, publik tidak membutuhkan sosok yang paling gaduh, melainkan kritik yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tanpa bukti, kritik keras Divo tak lain hanya kebisingan. Jika kebisingan itu dipakai untuk menaikkan popularitas dirinya, publik wajar menduga yang diperjuangkan bukan hanya masa depan Timnas, tetapi juga ambisi pribadi di balik layar. (AGF/09).
