BEKASI, SUDUTPANDANG.ID — Pemerintah Kota Bekasi resmi memulai pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu (26/8/2026).
Proyek tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi beban sampah sekaligus mendorong transformasi Bantargebang menjadi kawasan pengelolaan lingkungan dan industri hijau.
Groundbreaking pembangunan PSEL di kawasan tersebut menjadi momentum penting bagi Kota Bekasi dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi. Fasilitas ini ditargetkan mampu mengolah hingga 1.500 ton sampah setiap hari.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan pembangunan PSEL tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan infrastruktur pengolahan sampah. Menurutnya, proyek tersebut harus menjadi awal perubahan wajah Bantargebang yang selama ini dikenal sebagai kawasan tempat pembuangan akhir sampah.
Tri berharap keberadaan PSEL dapat menjadikan Bantargebang sebagai pusat inovasi lingkungan sekaligus membuka peluang pengembangan industri hijau yang memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Bantargebang sudah lama menjadi tempat sampah. Hari ini kita mulai menjadikannya tempat lahirnya energi,” ujar Tri Adhianto saat memberikan sambutan dalam groundbreaking pembangunan PSEL.
Ia menilai perubahan tersebut dapat menjadi langkah penting dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada pembuangan, tetapi juga pemanfaatan sampah sebagai sumber energi.
Dengan kapasitas pengolahan mencapai 1.500 ton per hari, fasilitas PSEL diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang selama ini masuk ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Namun, Tri mengingatkan pembangunan PSEL bukan berarti seluruh persoalan sampah di Kota Bekasi telah selesai. Masih terdapat sekitar 300 ton sampah per hari yang harus dikelola dengan pendekatan lain.
“PSEL ini kapasitasnya 1.500 ton per hari. Artinya masih ada PR sekitar 300 ton setiap harinya. Ini yang harus kita selesaikan bersama, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah,” tegasnya.
Menurut Tri, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan persoalan sampah membutuhkan sistem yang terintegrasi. Pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan teknologi pengolahan sampah tanpa membangun kebiasaan masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah.
Karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan pengelolaan sampah di Kota Bekasi. Kesadaran tersebut perlu dibangun mulai dari lingkungan rumah tangga hingga berbagai fasilitas publik dan tempat kerja.
Tri mengajak masyarakat untuk mulai melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik dari sumbernya. Kebiasaan tersebut dinilai dapat membantu mengurangi volume sampah sekaligus membuat proses pengolahan menjadi lebih efektif.
Ia menekankan bahwa persoalan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Rumah tangga, sekolah, perkantoran, pelaku usaha, komunitas, hingga masyarakat secara luas memiliki peran dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
“Teknologi saja tidak cukup. Sebagus apa pun teknologinya, pengelolaan sampah tidak akan berhasil tanpa kesadaran masyarakat,” katanya.
Tri menilai perubahan perilaku harus dimulai dari hal sederhana, seperti mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah, memilah sampah sesuai jenisnya, serta membuang sampah pada tempat dan sistem pengelolaan yang telah disediakan.
Menurutnya, pembangunan PSEL juga harus menjadi momentum untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah. Sampah tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai limbah yang harus dibuang, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi apabila dikelola dengan teknologi yang tepat.
Transformasi Bantargebang menjadi kawasan inovasi lingkungan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Selain membantu mengurangi persoalan persampahan, pengembangan industri hijau juga dinilai berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat.
“Bantargebang harus kita ubah. Dari tempat sampah menjadi tempat lahirnya energi baru, menjadi pusat inovasi lingkungan dan kawasan industri hijau,” ujar Tri.
Ia menegaskan transformasi tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Sinergi ketiga unsur tersebut diperlukan agar pengelolaan sampah tidak berhenti pada pembangunan fasilitas, tetapi berlanjut menjadi ekosistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Pemerintah Kota Bekasi pun dihadapkan pada pekerjaan rumah untuk memastikan pengelolaan sisa sampah yang belum dapat ditangani PSEL. Bersamaan dengan itu, edukasi dan pembiasaan pemilahan sampah dari sumbernya perlu terus diperkuat.
Dengan pembangunan PSEL dan peningkatan partisipasi masyarakat, Pemkot Bekasi berharap Bantargebang dapat mengalami perubahan fungsi dan citra. Kawasan yang selama ini identik dengan tempat pembuangan sampah diarahkan menjadi salah satu pusat pengelolaan sampah berbasis teknologi dan inovasi lingkungan.
“Semua itu hanya bisa terwujud kalau pemerintah, dunia usaha dan masyarakat bergerak bersama,” pungkas Tri. (UM/09)
