JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID.ID – PT Atap Perkasa dan CV Citra Pratama mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap KSO PP-Urban dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP. Permohonan tersebut berkaitan dengan klaim tagihan atas pekerjaan proyek Museum KCBN Muarajambi yang dikerjakan pada 2024-2025.
Permohonan PKPU tersebut diajukan pada 10 September 2026 melalui kuasa hukum masing-masing. PT Atap Perkasa diwakili Kantor Otto Cornelis Kaligis & Associates, dengan Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis atau OC Kaligis sebagai kuasa hukum. Sementara CV Citra Pratama diwakili Kantor Hukum Wimby & Associates.
Dalam keterangan pers, Kamis (17/9/2026), OC Kaligis mengatakan, permohonan PKPU diajukan untuk memperoleh kepastian mengenai penyelesaian kewajiban pembayaran yang menurut pihaknya masih belum diselesaikan.
“Kami mengajukan permohonan PKPU untuk meminta kepastian penyelesaian kewajiban pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan,” kata OC Kaligis.
Menurut kuasa hukum pemohon, nilai tagihan yang diajukan dalam permohonan tersebut terdiri atas Rp1.479.093.600 yang diklaim PT Atap Perkasa dan Rp2.771.346.271 yang diklaim CV Citra Pratama.
Jika dijumlahkan, nilai tagihan yang diklaim kedua pemohon mencapai sekitar Rp4,25 miliar. Nilai tersebut merupakan klaim yang diajukan para pemohon dalam proses hukum dan belum merupakan putusan pengadilan mengenai adanya kewajiban pembayaran.
OC Kaligis mengatakan, PKPU ditempuh sebagai mekanisme hukum untuk memperoleh kepastian penyelesaian kewajiban pembayaran.
“Langkah PKPU tersebut ditempuh sebagai mekanisme hukum yang sah untuk memastikan adanya kepastian penyelesaian utang secara terstruktur, transparan dan berkeadilan,” ujarnya.
Pernah Ajukan PKPU pada 2025
OC Kaligis mengungkapkan, PT Atap Perkasa sebelumnya pernah mengajukan permohonan PKPU terhadap KSO PP-Urban pada 26 November 2025.
Menurut pihak pemohon, dalam proses persidangan saat itu para termohon menyatakan kesediaan melakukan pembayaran atas kewajiban yang berkaitan dengan pekerjaan proyek tersebut.
Permohonan PKPU sebelumnya kemudian dicabut setelah adanya kesepakatan antara para pihak, berdasarkan keterangan kuasa hukum pemohon.
Namun, OC Kaligis mengatakan hingga permohonan PKPU kembali diajukan pada 10 September 2026, pihaknya belum memperoleh kepastian mengenai waktu pelunasan sisa tagihan yang diklaim kliennya.
“Faktanya sampai gugatan PKPU yang telah kami daftarkan pada tanggal 10 September 2026, tidak ada tindak lanjut mengenai kapan sisa tagihan tersebut akan dilunasi. Maka dari itu kami kembali mengajukan permohonan PKPU untuk meminta kepastian dan keadilan,” kata advokat senior itu.
OC Kaligis berharap pengajuan PKPU ditempuh sebagai upaya hukum untuk memperoleh kepastian penyelesaian kewajiban kepada para pemohon yang dalam perkara tersebut berkedudukan sebagai kreditur.
Para pemohon juga berharap proses PKPU dapat menjadi ruang untuk membahas penyelesaian kewajiban secara terstruktur sekaligus membuka peluang tercapainya kesepakatan perdamaian antara para pihak.
Mereka juga berharap KSO PP-Urban dan PT PP dapat menyusun rencana perdamaian atau restrukturisasi yang dapat dipertimbangkan dalam proses PKPU.
Permohonan tersebut selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan hukum dan mekanisme persidangan yang berlaku.
Hingga keterangan pers disampaikan, belum terdapat keterangan dari KSO PP-Urban maupun PT PP mengenai permohonan PKPU dan klaim tagihan yang disampaikan PT Atap Perkasa serta CV Citra Pratama.(red)
