JAKARTA, SUDUTPANDANGA.ID – Pemerintah Indonesia menerima tawaran bantuan dari Malaysia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sekaligus mengurangi risiko kabut asap lintas batas.
Bantuan tersebut diterima Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuannya dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/9/2026).
Prabowo mengatakan bantuan dari Malaysia menjadi bentuk kerja sama kedua negara dalam menghadapi persoalan lingkungan yang dampaknya dapat dirasakan hingga wilayah negara tetangga.
“Kita bahas berbagai masalah yang pertama, dari pihak Malaysia, menawarkan bantuan ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan,” kata Prabowo usai pertemuan, Jumat, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Dalam kerja sama penanganan karhutla tersebut, Malaysia akan mengirim sejumlah sumber daya untuk membantu operasi di lapangan.
Prabowo menyebut Malaysia akan mengerahkan satu pesawat, tiga helikopter, dan 52 personel pemadam kebakaran untuk membantu penanganan karhutla di Indonesia.
Presiden menyampaikan terima kasih atas tawaran bantuan tersebut. Menurutnya, hubungan Indonesia dan Malaysia sebagai negara sahabat menjadi salah satu dasar penting dalam kerja sama menghadapi persoalan yang berdampak lintas batas.
“Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak walaupun itu kebakaran di Indonesia tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita, jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik,” ucapnya.
Selain penanganan kebakaran yang sedang terjadi, Prabowo mengatakan pemerintah juga tengah menyusun langkah pencegahan agar persoalan karhutla tidak kembali berulang.
“Ini juga pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu, dan ini juga saya sedang menyusun langkah-langkah pencegahan menyeluruh supaya tidak tiap beberapa tahun muncul lagi muncul lagi,” ucap Prabowo.
Rencana Malaysia membantu Indonesia menangani karhutla sebenarnya telah mencuat sekitar satu pekan sebelum pertemuan Prabowo dan Ahmad Zahid.
Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, sebelumnya menyatakan negaranya siap membantu Indonesia apabila diperlukan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan serta mengurangi risiko kabut asap lintas batas.
“Malaysia siap memberikan bantuan jika diperlukan oleh Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan serta mengurangi risiko kabut asap lintas batas,” kata Arthur dalam pernyataannya, Rabu (9/9/2026), dikutip dari Bernama.
Malaysia menawarkan sejumlah kemampuan, termasuk operasi water bombing menggunakan helikopter, dukungan pemadaman melalui pesawat amfibi, serta operasi penyemaian awan (cloud seeding) untuk membantu menghasilkan hujan buatan.
Arthur juga mengatakan telah mengirim surat kepada Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Mohammad Jumhur Hidayat terkait kesiapan Malaysia memberikan bantuan.
Tawaran tersebut merupakan tindak lanjut komunikasi kedua negara mengenai ancaman karhutla dan kabut asap lintas batas.
Sebelum bantuan Malaysia diterima, BNPB telah menekankan bahwa dukungan internasional untuk penanganan karhutla perlu melalui koordinasi dan kesepakatan antarpemerintah.
Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan kesepakatan bilateral diperlukan agar bantuan dapat digunakan secara efektif, terutama jika melibatkan aset udara.
“Mekanisme, bentuk bantuan, kebutuhan operasional, termasuk penggunaan aset udara, perlu dikoordinasikan dan disepakati terlebih dahulu oleh kedua pemerintah agar bantuan yang diberikan benar-benar efektif dan aman di lapangan,” kata Berton saat dikonfirmasi Kamis (10/9/2026).
BNPB juga mengapresiasi kesiapan Pemerintah Malaysia untuk memberikan dukungan dalam penanganan karhutla.
“Pada prinsipnya, setiap dukungan internasional tentu kami sambut positif, sepanjang sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan mekanisme kerja sama antarpemerintah yang berlaku,” ujar Berton.
Menurut Berton, BNPB nantinya akan memberikan informasi kepada Pemerintah Malaysia mengenai kebutuhan penanganan di lapangan setelah kesepakatan antarpemerintah tercapai.
Tawaran bantuan Malaysia juga mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono.
Dave menilai bantuan dari negara sahabat dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan karhutla, selama diberikan sesuai kebutuhan dan melalui mekanisme koordinasi pemerintah.
“Tidak ada alasan untuk melihat bantuan dari negara sahabat sebagai persoalan gengsi,” ujar Dave kepada Kompas.com, Jumat (11/9/2026).
Menurut Dave, dalam situasi bencana, prioritas utama adalah memastikan kebakaran dapat dikendalikan dan dampaknya terhadap masyarakat diminimalkan. Dampak kabut asap juga dapat mengganggu berbagai aktivitas, termasuk penerbangan.
“Indonesia memiliki kemampuan dan sumber daya sendiri, namun dukungan yang dapat memperkuat penanganan di lapangan tentu dapat diterima sepanjang sesuai dengan kebutuhan,” tuturnya.
Dave mengatakan komunikasi mengenai kerja sama penanganan karhutla juga telah dilakukan sebelumnya. Pembahasan tersebut antara lain berlangsung dalam pertemuan bilateral di Bali pada 8 Juli 2026 serta komunikasi melalui telepon pada 24 Agustus 2026.
“Yang penting, seluruh proses tetap melalui koordinasi pemerintah, termasuk Kementerian Luar Negeri, agar bantuan sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan mekanismenya jelas,” kata Dave.
Diterimanya tawaran bantuan Malaysia menjadi bagian dari kerja sama kedua negara dalam menghadapi persoalan karhutla dan kabut asap lintas batas. Dukungan berupa satu pesawat, tiga helikopter, dan 52 personel pemadam akan diarahkan untuk membantu penanganan kebakaran di Kalimantan.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga menyiapkan langkah pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus menjadi persoalan yang berulang.
Kerja sama tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penanganan karhutla memiliki dimensi lintas batas, mengingat asap dari kebakaran dapat berdampak terhadap negara-negara di kawasan.
Bagi Indonesia dan Malaysia, koordinasi antarpemerintah menjadi bagian penting agar dukungan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan dilaksanakan secara aman.(PR/04)
