BALI, SUDUTPANDANG.ID – Kantor Imigrasi Ngurah Rai mengamankan 28 warga negara asing (WNA) yang diduga terlibat dalam kegiatan investasi fiktif dan penyalahgunaan izin tinggal di kawasan Ungasan, Kuta Selatan, Bali, Kamis (5/11/2026).
Pengamanan 28 WNA tersebut dilakukan dalam operasi gabungan bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali dan Direktorat Reserse Siber Polda Bali.
Dari 28 WNA yang diamankan, sebanyak 24 orang merupakan warga negara Kamerun, tiga orang warga negara Turkmenistan, dan satu orang warga negara Georgia.
Operasi gabungan tersebut berawal dari informasi intelijen mengenai sebuah lokasi yang diduga menjadi markas kegiatan ilegal yang dijalankan oleh puluhan WNA.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, aktivitas di lokasi tersebut diduga dilakukan secara terorganisasi dengan pembagian tugas. Seorang warga negara Georgia berperan sebagai manajer, 24 warga negara Kamerun bertugas sebagai operator dan administrator, sedangkan tiga warga negara Turkmenistan bertugas sebagai petugas keamanan.
Hasil pemeriksaan data keimigrasian menunjukkan, sebagian besar WNA tersebut merupakan pemegang izin tinggal kunjungan beberapa kali perjalanan (multiple entry) dengan indeks D12. Sementara itu, tiga orang lainnya diketahui memiliki izin tinggal yang sudah tidak aktif.
Imigrasi menduga terdapat penyalahgunaan izin tinggal serta pemberian keterangan tidak benar dalam proses pengajuan visa atau izin tinggal.
Atas dugaan pelanggaran tersebut, seluruh WNA yang diamankan akan dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi. Saat ini, mereka ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Ngurah Rai sambil menunggu proses pemulangan ke negara asal.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Muhamad Novyandri mengatakan, pihaknya akan menindak setiap warga negara asing yang terbukti melanggar ketentuan keimigrasian.
“Kami telah melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap 28 orang asing tersebut. Tentunya tidak akan kami biarkan warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal ataupun bekerja secara ilegal di Indonesia. Kami akan proses sesuai ketentuan,” kata Novyandri dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali Ramdhani mengatakan, pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing akan terus diperkuat, terutama di kawasan pariwisata Bali.
Menurut Ramdhani, penegakan hukum keimigrasian merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan serta mendukung keberlanjutan sektor pariwisata.
“Kami mendukung penuh pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan. Namun, tidak ada ruang bagi warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal, melanggar hukum, atau melakukan aktivitas yang dapat merusak citra pariwisata Bali,” ujar Ramdhani.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Polda Bali atas dukungan berupa pemberian informasi dan kerja sama dalam pelaksanaan operasi tersebut.
“Penguatan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian dilakukan sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi serta semangat Imigrasi untuk Rakyat,” tegasnya.(One/01)
