Hukum  

WNA Tiongkok Minta Hakim PN Jaktim Kabulkan Permohonan Praperadilan

WNA Tiongkok Minta Hakim PN Jaktim Kabulkan Permohonan Praperadilan
Sidang praperadilan dengan agenda pembacaan kesimpulan dari pihak pemohon WJ, WNA Tiongkok, di PN Jakarta Timur, Senin (9/11/2026). (Foto: Istimewa)

JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Warga negara asing (WNA) asal Tiongkok, Wei Jianming (WJ), meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) mengabulkan seluruh permohonan praperadilan yang diajukannya. Permintaan tersebut disampaikan melalui kesimpulan pemohon dalam sidang praperadilan yang digelar di PN Jaktim, Senin (9/11/2026).

Sidang tersebut beragendakan pembacaan kesimpulan dari para pihak, yakni WJ selaku pemohon, Badan Narkotika Nasional (BNN) RI sebagai Termohon I dan BNN Kabupaten Gresik sebagai Termohon II.

Dalam kesimpulannya, selaku pemohon, WNA Tiongkok, melalui kuasa hukumnya meminta majelis hakim mengabulkan seluruh permohonan praperadilan yang telah diajukan terhadap BNN.

“Meminta kepada Ketua Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya,” ujar Rima, advokat yang mewakili WJ, saat membacakan kesimpulan di persidangan.

BACA JUGA  Richard Lee Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel, Polda Metro Jaya Siapkan Bukti

Sementara itu, pihak termohon membantah dalil-dalil yang disampaikan pemohon. Mereka meminta majelis hakim menolak permohonan praperadilan tersebut.

Sebelumnya, pihak pemohon menghadirkan ahli hukum pidana Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., MBA.

Dalam keterangannya, Prof. Suhandi Cahaya mengulas sejumlah aspek hukum terkait proses penanganan perkara, mulai dari penangkapan hingga penggeledahan.

Dosen ilmu hukum itu juga menjelaskan persyaratan formil dan batasan-batasan dalam proses pemeriksaan.

Selain itu, Prof. Suhandi menyampaikan pandangannya mengenai ketentuan perundang-undangan di bidang narkotika, termasuk kedudukan penyidik yang bertugas di lingkungan BNN.

Menurutnya, penyidik yang ditempatkan di BNN merupakan penyidik Polri, bukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Persoalan pemberitahuan penangkapan juga menjadi salah satu hal yang dipertanyakan kepada ahli. Terkait sah atau tidaknya pemberitahuan penangkapan, Suhandi menyampaikan pandangannya dengan merujuk pada pencatatan pihak yang diberi kuasa di BNN.

BACA JUGA  Hakim PN Jaktim Hukum Pembobol Rekening Nasabah BRI, Segini Vonisnya

Setelah para pihak menyampaikan kesimpulan, majelis hakim akan mempertimbangkan dalil dan argumentasi hukum yang diajukan sebelum menjatuhkan putusan praperadilan.(Paulina/01)