PURWAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Sejumlah pengusaha media lokal di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menyoroti persyaratan verifikasi Dewan Pers dalam kerja sama publikasi dengan pemerintah daerah.
Mereka berharap Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta menjelaskan dasar hukum, kriteria, dan mekanisme penerapan persyaratan tersebut secara terbuka.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Wartawan Internasional (DPC ASWIN) Kabupaten Purwakarta Yosep Hamdi Aswin mengatakan, pihaknya memahami pemerintah daerah perlu menerapkan tata kelola kerja sama publikasi yang tertib, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama karena menggunakan anggaran pemerintah.
Namun, menurut Yosep, persyaratan kerja sama tersebut perlu disosialisasikan secara menyeluruh kepada perusahaan media agar seluruh pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama mengenai ketentuan yang berlaku.
“Kami memahami pemerintah daerah harus bekerja berdasarkan aturan, termasuk dalam penggunaan anggaran publikasi. Yang kami harapkan adalah adanya penjelasan terbuka mengenai persyaratan dan mekanismenya, sehingga semua perusahaan media memiliki pemahaman dan kesempatan yang sama,” kata Yosep dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Yosep berharap Diskominfo Purwakarta menjelaskan apakah verifikasi Dewan Pers merupakan persyaratan yang berlaku secara menyeluruh dalam kerja sama publikasi pemerintah daerah atau kriteria administratif yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan tertentu.
Menurut dia, penjelasan tersebut diperlukan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman di kalangan perusahaan media. Terlebih, pihaknya mengaku belum menerima pemberitahuan resmi maupun sosialisasi menyeluruh mengenai kebijakan tersebut.
Ia mengatakan, perusahaan media lokal selama ini turut berkontribusi dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah kepada masyarakat.
Kesempatan Kemitraan
Yosep mengatakan, persyaratan administratif untuk memperoleh kerja sama publikasi pemerintah perlu dibedakan dari ketentuan mengenai keberadaan dan aktivitas jurnalistik perusahaan pers.
Menurut dia, perusahaan media yang memenuhi ketentuan seharusnya memperoleh informasi dan kesempatan yang sama untuk mengikuti proses kerja sama publikasi.
“Kami tidak meminta pemerintah mengabaikan aturan. Justru kami ingin semua berjalan sesuai aturan, tetapi penerapannya harus transparan dan memberikan kesempatan yang wajar kepada perusahaan media daerah. Jangan sampai ada kesan anak emas dan anak tiri,” ujarnya.
Ia menambahkan, perusahaan media lokal memiliki kebutuhan operasional, mulai dari pembiayaan redaksi, wartawan, hingga pengembangan teknologi dan peningkatan kualitas pemberitaan.
Karena itu, kerja sama publikasi dengan pemerintah daerah menjadi salah satu peluang usaha yang dapat mendukung keberlangsungan perusahaan media, sepanjang dilaksanakan secara profesional dan sesuai ketentuan.
Yosep juga mengatakan, kemitraan pemerintah dan media tidak hanya berkaitan dengan penayangan iklan atau advertorial. Kerja sama tersebut juga dapat mendukung penyebarluasan informasi mengenai program dan hasil pembangunan daerah kepada masyarakat.
Sosialisasi dan Dialog
Untuk memperoleh kejelasan mengenai persyaratan kerja sama, Yosep mengusulkan Diskominfo Purwakarta mengadakan pertemuan terbuka dengan pimpinan organisasi wartawan, asosiasi perusahaan media, serta pengelola media lokal.
Pertemuan tersebut diharapkan membahas dasar hukum persyaratan verifikasi Dewan Pers, standar administrasi perusahaan media, mekanisme pengajuan kerja sama, hingga kriteria penentuan media yang dapat menjadi mitra publikasi pemerintah daerah.
Selain itu, ia berharap pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai tahapan pemenuhan persyaratan bagi perusahaan media yang belum memenuhi ketentuan administratif.
Dengan demikian, perusahaan media dapat mengetahui standar yang harus dipenuhi sebelum mengajukan kerja sama publikasi.
Yosep mengatakan, pihaknya ingin perusahaan media lokal tetap memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kemitraan publikasi pemerintah daerah tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
“Media lokal juga bagian dari ekosistem informasi daerah. Kami ingin ikut berkontribusi, tumbuh, dan berkembang bersama Purwakarta. Karena itu, yang kami harapkan bukan perlakuan khusus, melainkan kesempatan yang setara, mekanisme yang jelas, dan komunikasi yang terbuka,” katanya.(Red)
