JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman merespons aksi mahasiswa yang digelar di sejumlah daerah pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2026). Ia menegaskan bahwa pemerintah menghormati aspirasi dan kritik masyarakat.
Dudung Abdurachman mengatakan, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara dalam kehidupan demokrasi. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum serta menghormati hak orang lain.
“Pemerintah menghormati aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi kita,” ujar Dudung, dikutip Kamis (29/10/2026).
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sebagai landasan hukum dalam penyampaian aspirasi di ruang publik.
Dudung mengimbau peserta demonstrasi agar menjaga ketertiban, menghindari tindakan anarkis dan provokasi, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Sampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan bertanggung jawab. Sampaikan kritik dengan tegas, tetapi tetap santun. Perjuangkan kepentingan masyarakat tanpa merugikan masyarakat lainnya,” pesan Dudung.
Ia juga meminta koordinator aksi berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk menjaga kelancaran kegiatan masyarakat dan pelayanan publik.
Menurutnya, akses rumah sakit, layanan darurat, dan fasilitas umum harus tetap berfungsi selama demonstrasi berlangsung.
Di sisi lain, Dudung meminta aparat keamanan mengedepankan pendekatan persuasif dalam mengawal aksi.
Pria kelahiran Bandung yang pernah menjabat Kasad ini menekankan agar setiap tindakan dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Mahasiswa Bawa Lima Tuntutan
Pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2026), gabungan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi menggelar demonstrasi di beberapa titik di Jakarta, antara lain Bundaran Hotel Indonesia (HI), Gedung DPR/MPR dan kawasan Patung Kuda.
Aksi bertajuk #IndonesiaSadar tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait dua tahun jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Lima tuntutan yang disampaikan meliputi penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta penghentian militerisme di ranah sipil.
Massa juga menuntut penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Elemen mahasiswa yang disebut terlibat dalam aksi tersebut berasal dari sejumlah perguruan tinggi, antara lain Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Brawijaya (UB), dan Universitas Negeri Semarang (Unnes).
Peserta lainnya disebut berasal dari UPN Veteran Yogyakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Airlangga (Unair), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gunadarma, Politeknik Negeri Jakarta, UIN Jakarta dan Universitas Pancasila.
Sejumlah elemen serikat pekerja dan pengemudi ojek daring juga disebut ikut bergabung dalam aksi tersebut.(Red)
