SERANG, SUDUTPANDANG.ID – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bina Bangsa menggelar Diskusi Publik bertajuk ‘Evaluasi Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran. Antara Janji Politik dan Realitas Sosial’, pada Senin (20/10/2025) di Kotak Coffee, Serang. Kegiatan ini diinisiasi sebagai ruang dialog kritis untuk menilai arah kebijakan pemerintahan baru pasca-pelantikan Prabowo-Gibran.
Acara tersebut merupakan hasil kolaborasi antara BEM Universitas Bina Bangsa dengan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan Serikat Mahasiswa Progresif (SEMPRO). Diskusi ini menghadirkan berbagai pembicara dari kalangan mahasiswa dan aktivis yang membahas sejumlah isu strategis mulai dari ekonomi, pendidikan, pertanian, demokrasi, hingga hak asasi manusia (HAM).
Dalam sambutannya, Presiden Mahasiswa Universitas Bina Bangsa, M. Abdurrahman, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal kebijakan pemerintahan agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Pemerintahan yang baru ini tidak boleh berjalan tanpa kritik. Mahasiswa harus menjadi corong aspirasi rakyat dan memastikan kebijakan negara selaras dengan nilai keadilan sosial,” ujarnya.
Abdurrahman juga menambahkan bahwa sikap kritis mahasiswa bukan bentuk oposisi, melainkan tanggung jawab intelektual dalam menjaga arah pembangunan nasional agar sesuai dengan amanat konstitusi.
Perwakilan dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kebijakan ekonomi-politik nasional. Menurut mereka, arah kebijakan yang diambil pemerintah saat ini masih perlu dikaji ulang agar tidak terjebak pada kepentingan kelompok tertentu.
“Negara harus menempatkan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan oligarki. Evaluasi ini bukan bentuk perlawanan, tapi ekspresi tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa terhadap bangsa,” tegas salah satu kader LMND.
Sementara itu, perwakilan dari Serikat Mahasiswa Progresif (SEMPRO) menyoroti kondisi demokrasi di Indonesia yang dinilai mengalami kemunduran. Mereka menilai ruang kebebasan sipil dan partisipasi publik semakin sempit akibat narasi pembangunan yang tidak inklusif.
“Kami mengajak mahasiswa untuk tetap menjaga nalar kritis dan tidak tunduk pada narasi pembangunan yang menyingkirkan rakyat kecil,” ungkap perwakilan SEMPRO.
Melalui forum ini, BEM Universitas Bina Bangsa, LMND, dan SEMPRO sepakat bahwa evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran harus dilakukan secara berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa dinilai penting agar arah pembangunan tetap konsisten dengan amanat konstitusi dan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(PR/04)
