BANTEN, SUDUTPANDANG.ID – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Provinsi Banten pada 4 Oktober 2025 menjadi momen penting bagi kalangan mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Bukan sekadar perayaan seremonial, tetapi ajang refleksi terhadap arah pembangunan Banten yang dinilai masih jauh dari cita-cita awal pembentukannya.
Aliansi Cipayung Plus Banten yang terdiri dari organisasi mahasiswa seperti HMI, PMII, KAMMI, dan LMND, menggelar aksi damai di kawasan KP3B dan Kantor DPRD Banten. Mereka menyerukan perbaikan tata kelola pemerintahan serta penegakan hukum yang bebas dari korupsi dan kepentingan politik.
Koordinator lapangan aksi, Entis Sumantri yang juga menjabat Ketua Badko HMI Jabodetabeka-Banten, menegaskan bahwa usia 25 tahun seharusnya menjadi titik balik bagi Pemprov Banten untuk membangun daerah secara adil dan merata.
“Dua puluh lima tahun bukan waktu singkat. Pemerintah harus menepati janji pembangunan yang berkeadilan dan terbebas dari praktik korupsi,” ujarnya.
Entis mengingatkan, lahirnya Provinsi Banten pada tahun 2000 adalah hasil perjuangan panjang masyarakat yang menginginkan pemerataan pembangunan dari Jawa Barat. Karena itu, katanya, pemerintah perlu mengembalikan semangat perjuangan tersebut dengan kinerja nyata, bukan hanya sekadar menikmati tunjangan jabatan.
“Jangan sampai pemerintah daerah justru menjadi perampok di tanah sendiri. Banten harus dibangun dengan nurani dan tanggung jawab,” tambahnya.
Aliansi Cipayung Plus juga menyoroti krisis lingkungan yang masih melanda sejumlah wilayah, seperti Cilegon, Serang, Lebak, dan Pandeglang. Limbah industri serta sampah yang menumpuk disebut sebagai bukti lemahnya pengawasan pemerintah daerah.
“Sungai-sungai besar seperti Ciujung dan Cisadane terus tercemar karena lemahnya kontrol terhadap industri. Krisis sampah pun belum tertangani serius,” kata Entis.
Sementara itu, Wina, Ketua PKC PMII Banten, menyoroti pemangkasan APBD 2025 dari Rp11,8 triliun menjadi sekitar Rp10,6–10,9 triliun. Ia menilai, pengurangan anggaran tersebut tidak boleh mengorbankan sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial.
“Peringatan HUT Banten seharusnya menjadi momentum evaluasi kebijakan, bukan pesta mewah yang jauh dari realita rakyat,” ujarnya.
Ketua LMND Banten, Abdullah, juga menyoroti persoalan pendidikan yang masih banyak meninggalkan PR besar. Mulai dari sekolah tidak layak, sistem zonasi yang belum optimal, hingga dugaan penyalahgunaan dana publik.
“Masih ada dugaan pemotongan dana BPJS hingga Rp19 miliar yang merugikan masyarakat miskin. Pendidikan di Banten harus memanusiakan manusia, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
Sementara itu, Fadil, Ketua KAMMI Banten, menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang adil.
“Banyak jabatan strategis kosong dan rawan disusupi kepentingan politik. Aparat penegak hukum juga harus berhenti tebang pilih dalam menegakkan keadilan,” ujarnya.
Fadil menambahkan, kebebasan berekspresi mahasiswa harus dijaga. Ia mengecam segala bentuk kriminalisasi terhadap aktivis dan pemuda yang menjalankan fungsi sosial kontrol.
“Kritik adalah bagian dari demokrasi. Jangan bungkam suara rakyat,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Cipayung Plus Banten menyampaikan 12 poin tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi dan aparat penegak hukum, di antaranya:
- Wujudkan pendidikan yang memanusiakan manusia.
- Tegakkan regulasi lingkungan yang berpihak pada rakyat.
- Berikan jaminan kesehatan bagi korban pencemaran.
- Tegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu.
- Perkuat kinerja birokrasi berbasis pelayanan publik.
- Realisasikan reforma agraria sejati di Banten.
- Hentikan kriminalisasi terhadap mahasiswa dan aktivis.
- Usut tuntas praktik korupsi di lingkungan Pemprov Banten.
- Atasi kemiskinan, pengangguran, dan stunting.
- Bentuk Satgas Independen pengawasan lingkungan.
- Birokrasi harus bekerja dengan hati, bukan hanya mengejar tunjangan.
- APH diminta mengusut tuntas mega korupsi di Banten secara transparan.
“Kami ingin Banten dibangun di atas nilai siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah. Bukan sekadar slogan, tapi bukti nyata untuk rakyat,” tutup pernyataan bersama Aliansi Cipayung Plus Banten.(PR/04)
