Oleh: Hendry Ch Bangun
SAYA banyak berkeliling daerah akhir-akhir ini melakukan verifikasi faktual, sebagai petugas Dewan Pers mendata eksistensi media. Senang rasanya melihat media yang dikelola orang muda, yang dengan alasan tertentu mengubah posisinya dari anak buah menjadi Boss. Pada umumnya mereka memiliki cita-cita tinggi.
Ada semangat besar untuk maju, yakni berkontribusi membangun daerahnya melalui pemberitaan yang kritis, yang tidak segan-segan “menegur” kekeliruan pemerintah dalam mengelola wilayah. Mereka tidak mau didikte, bekerjasama secara terbatas, dan terus berupaya berinovasi dan kreatif menjalankan medianya. Dalam melakukan tugas jurnalistiknya mereka bagai rajawali yang terbang sendiri, mencari informasi, menggali data, pergi ke lapangan, agar beritanya nanti mandiri dan berbeda.
Tetapi banyak yang semangatnya mendirikan media, lebih pada menjadikannya sebagai ladang penghidupan. Berjudi dengan nasib dengan asumsi, apabila media mereka berhasil, mendapat klik tinggi, maka pendapatan akan semakin besar dan kesejahteraan akan meningkat. Tipe ini biasanya tidak merasa perlu untuk repot-repot mengembangkan produk medianya, cukup meniru dan menjalankan media-media yang terlebih dahulu lahir. Kebanyakan wartawannya hanya duduk-duduk menunggu jumpa pers atau press release, dan menerima informasi tanpa berusaha memperkaya, melengkapi, sehingga ketika diberitakan tidak ada bedanya dengan media saingannya.
Dari sisi jurnalisme, pilihan apapun sah. Kita mengenal di negara-negara maju pun ada berbagai macam media. Ada yang serius, teguh menjalankan prinsip agar dapat menjalankan tugas mulia pers, membela dan memperjuangkan demokrasi, serta menomorsatukan kepentingan publik. Mengoreksi keputusan politisi yang korup, mengungkap skandal, sekaligus memberi solusi.
Namun ada juga media dengan jelas menjadikannya corong kekuasaan, seperti di era Presiden Donald Trump di AS, sehingga dalam produk jurnalistiknya salah atau benar Trump selalu benar. Sama seperti yang dilakukan Rupert Murdoch dengan sikap medianya yang partisan di sejumlah negara sehingga sempat ada petisi agar dilarang terbit. Tak perlu jauh di negara tetangga juga itu terjadi karena mereka masih perlu izin menerbitkan media.
Begitu pula di era ketika Soeharto masih berkuasa. Rezim perizinan membuat media tidak bisa berbuat banyak. Untuk mendirikan media saja perlu “restu” dari kekuasaan sehingga bisa ditebak pimpinan media akan tahu diri dalam membuat judul atau isi berita, agar tidak menyinggung kekuasaan. Inilah pula yang membuat keluarga Cendana dapat berbisnis dengan fasilitas pemerintah tanpa pernah dituliss dengan kritis. Mereka melenggang, dapat melakukan apa saja, meski keliru tanpa disorot media. ***
