PASURUAN-JATIM | SUDUTPANDANG.ID – DPRD Kabupaten Pasuruan menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berkaitan dengan kebijakan pajak daerah dan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Persetujuan dua Raperda tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas keuangan daerah sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan milik daerah agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan Kabupaten Pasuruan.
Dalam pembahasan terkait penyertaan modal, pemerintah daerah berharap dukungan investasi yang diberikan dapat memperkuat kapasitas usaha BUMD. Pengelolaan perusahaan juga diharapkan semakin profesional melalui peningkatan efisiensi, optimalisasi kinerja, serta kontribusi dividen terhadap pendapatan daerah.
DPRD Kabupaten Pasuruan menegaskan bahwa penyertaan modal yang bersumber dari keuangan daerah harus dikelola secara hati-hati, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, setiap anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat nyata, baik dalam peningkatan pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, kebijakan pajak daerah juga diharapkan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Regulasi yang dihasilkan harus mampu memperkuat pendapatan asli daerah tanpa mengabaikan kepentingan serta kondisi ekonomi warga.
Dengan disetujuinya kedua Raperda tersebut, DPRD Kabupaten Pasuruan berharap seluruh hasil pembahasan dan rekomendasi yang telah disepakati dapat dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah.
Persetujuan ini sekaligus menjadi penegasan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam setiap kebijakan fiskal daerah, termasuk pengelolaan pajak maupun pemanfaatan anggaran untuk pengembangan BUMD.
Melalui penerapan kedua regulasi tersebut, diharapkan penguatan pendapatan daerah, peningkatan kinerja BUMD, serta pembangunan Kabupaten Pasuruan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.(ACZ)
