JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Dua perusahaan, PT Atap Perkasa dan PT Satek Aire Indonesia, mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Adhi Karya (Persero) Tbk. di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Kuasa hukum pemohon, Otto Cornelis Kaligis, menyebut pengajuan tersebut didasarkan pada sisa pembayaran pekerjaan konstruksi yang diklaim mencapai Rp 2,10 miliar.
Permohonan itu terdaftar dengan nomor perkara 349/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst pada 17 November 2026. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung Selasa (24/11/2026) dengan agenda pemeriksaan kedudukan hukum para pihak.
Otto Cornelis Kaligis, selaku kuasa hukum PT Atap Perkasa dari Kantor Hukum Otto Cornelis Kaligis & Associates, mengatakan, permohonan PKPU diajukan karena menurut para pemohon masih terdapat kewajiban pembayaran atas sejumlah proyek pembangunan dan infrastruktur yang telah diselesaikan berdasarkan perjanjian kerja sama.
“Permohonan PKPU ini kami ajukan karena masih terdapat sisa kewajiban pembayaran atas sejumlah proyek yang telah diselesaikan oleh PT Atap Perkasa dan PT Satek Aire Indonesia. Kami berharap mekanisme hukum ini dapat memberikan kepastian penyelesaian kewajiban kepada para pemohon,” ujar Otto dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).
Menurut OC Kaligis, PT Atap Perkasa sebagai pemohon PKPU I mengerjakan delapan proyek yang berkaitan dengan Adhi Karya.
“Pekerjaan tersebut meliputi pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kampus II UIN Sunan Ampel Surabaya, renovasi gedung parkir RSUD Dr. Soetomo dan fasilitas RSPAL Dr. Ramelan di Jawa Timur, serta renovasi bangunan pabrik SIER menjadi Rumah Oksigen Surabaya,” ungkapnya.
Proyek lainnya meliputi pembangunan gedung dan fasilitas umum Kantor Polda Maluku, CWP-01 Construction Buildings for PPG, FPTK, COE UPI Bandung, serta Gedung Smart Automation Workshop Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
“PT Atap Perkasa juga mengerjakan pembangunan Gedung Presisi II 10 lantai, Auditorium Brawijaya beserta KDP Gedung Entrepreneurship Terpadu, serta Gedung Balai Diklat Keuangan Denpasar,” katanya.
Kaligis menyatakan seluruh pekerjaan tersebut telah diselesaikan dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang menurut pihak pemohon telah diterima Adhi Karya.
Berdasarkan perhitungan PT Atap Perkasa, nilai kewajiban pembayaran awal mencapai Rp 6.045.617.345. Setelah pembayaran sebagian dilakukan menyusul pengiriman somasi, perusahaan menyatakan masih terdapat sisa tagihan sebesar Rp 1.382.747.170.
Selain itu, terdapat Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) senilai Rp 62.944.407 yang disebut dapat diklaim. Dengan demikian, total tagihan PT Atap Perkasa yang diajukan dalam permohonan PKPU mencapai Rp 1.445.691.577.
Tagihan PT Satek Aire Indonesia
Sementara itu, PT Satek Aire Indonesia sebagai pemohon PKPU II mengajukan tagihan atas dua pekerjaan, yakni instalasi plumbing dan sistem pemadam kebakaran pada pembangunan Gedung Smart Automation Workshop Politeknik Elektronika Negeri Surabaya serta proyek pembangunan Kampus UIN Sunan Ampel Surabaya.
Kaligis mengatakan, kedua pekerjaan tersebut juga telah diselesaikan dan dituangkan dalam BAST. Namun, PT Satek Aire Indonesia menyatakan masih terdapat kewajiban pembayaran sebesar Rp 655.062.229.
Jika digabungkan, tagihan kedua perusahaan mencapai Rp 2.100.753.806 atau sekitar Rp 2,10 miliar. Nilai tersebut terdiri atas tagihan PT Atap Perkasa sebesar Rp 1.445.691.577 dan PT Satek Aire Indonesia sebesar Rp 655.062.229.
PKPU untuk memperoleh kepastian pembayaran
Kaligis mengatakan, pengajuan PKPU merupakan upaya hukum yang ditempuh untuk memperoleh kepastian penyelesaian kewajiban pembayaran.
Ia berharap mekanisme tersebut dapat membuka ruang penyelesaian secara terstruktur dan transparan bagi para pihak.
Dia menegaskan, pengajuan permohonan itu bukan dimaksudkan sebagai langkah konfrontatif terhadap Adhi Karya, melainkan sebagai upaya memperjuangkan hak kedua perusahaan yang mengajukan permohonan sebagai kreditur.
“Langkah PKPU ini bukan merupakan tindakan konfrontatif. Kami menempuh mekanisme hukum yang tersedia untuk mendapatkan kepastian penyelesaian kewajiban pembayaran serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pemohon sebagai kreditur,” kata Kaligis.
Para pemohon juga berharap Adhi Karya dapat menyusun rencana perdamaian atau restructuring plan yang memuat mekanisme penyelesaian dan pelunasan kewajiban kepada kreditur.
“Rencana tersebut diharapkan mencakup penyelesaian tagihan yang menjadi pokok permohonan sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait,” pungkasnya.(Red)











