Tabanan, Sudutpandaang.id – Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, menerima kunjungan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali Muhammad Masykur dan jajaran dalam rangka koordinasi pendampingan pengawasan intern, di ruang kerjanya, Selasa (6/4/2021).
Dalam diskusi tersebut, Bupati Sanjaya, didampingi Sekda, Asisten III dan Inspektur Tabanan, memberikan apresiasi kepada BPKP khususnya Perwakilan Provinsi Bali yang selama ini senantiasa mendampingi, membimbing dan mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Tabanan.
Menurutnya, BPKP telah memberikan pendampingan, evaluasi dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Kemudian, peningkatan serta efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern, peningkatan kapabilitas APIP dan peningkatan kualitas tata kelola keuangan Desa, khususnya di Kabupaten Tabanan.
Bupati Sanjaya berharap, kerjasama dan koordinasi yang telah terbangun selama ini kedepannya dapat dipertahankan serta ditingkatkan lagi.
“Pendampingan yang dilakukan oleh BPKP, Saya harap mampu mengawal Tabanan dalam mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sehingga sesuai visi kami, yaitu Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM),” tutur Bupati Sanjaya.
Senada dengan Bupati Sanjaya, Kepala BPKP Provinsi Bali, Muhammad Masykur, juga mengungkapkan apresiasi setinggi-tingginya atas kerjasama dan koordinasi yang baik dari jajaran Pemkab Tabanan.
Dirinya berharap kehadiran pihaknya bisa memberikan manfaat bagi terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tabanan.
Sebagai salah satu mitra Pemerintah Daerah, pihaknya juga berharap BPKP mampu hadir untuk memberikan pendampingan, evaluasi dan bimbingan teknis sebagai sebuah solusi langkah antisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.
“Khususnya mempermudah Pemkab dalam mengelola keuangan daerah melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah atau SIMDA,” ujarnya.(One)
