BANTEN, SUDUTPANPANG.ID – Negara dibangun dan sepakat didasari oleh hukum (recsstat) bukan kekuasaan. Artinya kekuasaan termasuk presiden harus taat dan tunduk pada hukum.
Demikian disampaikan Srikandi Hukum, Fitriyanti Hasibuan, saat berbincang dengan Sudutpandang.id, belum lama ini.
Menurut Fitriyanti, yang dua kali dipercaya memimpin Peradi Tangerang, hukum sebagai panglima tertuang dalam konstitusi dasar negara.
“Memang hukum juga ditegakkan oleh kekuasaan seperti aparat penegak hukum sebut saja kepolisian dan kejaksaan bila perlu minta bantuan TNI turut terlibat dalam situasi darurat,” ungkap wanita bersahaja yang juga Dosen.
Advokat berparas cantik ini juga ditunjuk sebagai Kordinator Wilayah (Korwil) unsur DPN membawa DPC Peradi Tangerang, DPC Peradi Serang, DPC Peradi Pandeglang dan DPC Peradi Rangkas Bitung.
Dirinya mengaku profesi yang saat ini dijalaninya dengan senang hati. Setiap aktivitas dijadikan ibadah kepada Allah SWT.
Bicara soal penegakan hukum, ia menyebut hukum itu dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu membenahi aparat dan penegak hukumnya, baru kemudian masyarakat.
“Aparat hukum dan penegak hukum harus memberi contoh yang baik. Aparat hukum tidak boleh bertindak arogan pada masyarakat, contoh polisi tidak boleh menakut-nakuti masyarakat, tidak perlu harus ditakuti tetapi disegan, sebab aparat hukum digaji dari masyarakat lewat membayar pajak. Aparat hukum sejak reformasi 1998 harus berubah,” paparnya.
“Harapan kita semua jadikan hukum sebagai panglima bukan kekuasaan adagium klasik IKADIN “Fiat Justitia Ruat Coelum” Artinya: Biar langit runtuh keadilan harus ditegakkan,” sambung Fitriyanti.
Ia juga menerangkan ciri negara hukum, yakni mengakui Hak Azasi Manusia, adanya Peradilan yang bebas dan merdeka tidak memihak, dan demokratis.
“Kesimpulannya jika negara ini mengakui ciri atau dikatakan negara hukum harus menjalankan. Jika ada pelanggaran itu namanya oknum,” tegasnya.(Aceng)
