JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mengapresiasi perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10/2026). Namun, FWK mengingatkan bahwa reshuffle kabinet tersebut perlu diikuti peningkatan kinerja pemerintah dan kebijakan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Sorotan itu disampaikan dalam Diskusi Kebangsaan FWK di Jakarta. Forum tersebut menilai momentum perombakan kabinet menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat pelaksanaan program pemerintah, termasuk agenda yang tercantum dalam Asta Cita.
Mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019-2021, Hendry Ch Bangun, mengatakan sebagian masyarakat tidak terlalu mempersoalkan pergantian pejabat karena persoalan ekonomi sehari-hari masih menjadi perhatian utama.
“Jujur saja, sebagian rakyat, terutama emak-emak, tidak peduli ada reshuffle atau tidak karena kehidupan mereka sedang dalam tekanan ekonomi, akibat merosotnya daya beli dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok,” ujar Hendry Ch Bangun, mantan Wakil Ketua Dewan Pers 2019-2021 dalam Diskusi Kebangsaan FWK di Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Salah satu keputusan dalam perombakan pemerintahan kali ini adalah pergantian pucuk pimpinan Polri. Presiden Prabowo melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo.
Pelantikan Suyudi dilakukan di Istana Negara pada Kamis (1/10/2026) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96/POLRI Tahun 2026. Pada kesempatan yang sama, Wahyu Hadiningrat dilantik sebagai Wakapolri.
FWK menyambut positif pengangkatan Suyudi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Hendry berharap pergantian tersebut tidak berhenti pada perubahan kepemimpinan, tetapi diikuti pembenahan pelayanan dan peningkatan kepercayaan publik terhadap Polri.
Menurutnya, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana kinerja kepolisian dapat semakin dirasakan masyarakat.
Di DPR, Suyudi sebelumnya memaparkan visi dan programnya sebagai calon Kapolri. Setelah dilantik, ia menyatakan akan melakukan konsolidasi internal dan mengevaluasi program kepemimpinan sebelumnya. Program yang dinilai baik akan diteruskan, sedangkan bagian yang masih membutuhkan perbaikan akan dibenahi.
Selain pergantian Kapolri, FWK juga menyoroti pengangkatan diplomat karier Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.
Arrmanatha sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Ia juga pernah menjalankan tugas diplomatik sebagai Duta Besar RI untuk PBB di New York serta Duta Besar RI untuk Prancis, Andorra, Monako dan UNESCO.
Presiden Prabowo melantik Arrmanatha sebagai Menteri Luar Negeri dalam rangkaian reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada 1 Oktober 2026.
FWK menilai latar belakang Arrmanatha sebagai diplomat karier menjadi salah satu hal yang menarik perhatian dalam perombakan kabinet kali ini.
Perombakan pemerintahan pada 1 Oktober 2026 mencakup sejumlah posisi strategis. Selain Kapolri dan Wakapolri, Presiden Prabowo melantik menteri, wakil menteri, kepala lembaga, serta pejabat lainnya.
Kementerian Sekretariat Negara mencatat Presiden melantik 10 menteri dan wakil menteri untuk sisa masa jabatan periode 2024-2029. Di antaranya Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Sugiono sebagai Menko PMK, Dudung Abdurachman sebagai Menko Polkam, serta Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri.
Presiden juga melantik sejumlah pejabat lembaga negara. Listyo Sigit Prabowo, yang sebelumnya menjabat Kapolri, dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Sementara Dedi Prasetyo dilantik sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).
Selain itu, Ariyanto Wibowo dilantik sebagai Wakil Kepala BPKP dan Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Dalam diskusi tersebut, FWK juga mempertanyakan banyaknya perwira tinggi Polri yang kini menduduki posisi strategis di pemerintahan.
Wartawan senior Yesayas Oktovianus bahkan menyampaikan pandangan tersebut dengan nada bergurau ketika menyinggung penunjukan Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
“Jika betul pertimbangannya begitu, seharusnya ini juga keberhasilan Menpora Erick Thohir,” tambah Yesayas.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks diskusi mengenai latar belakang dan pertimbangan penempatan sejumlah pejabat baru dalam pemerintahan.
Selain soal komposisi kabinet, diskusi FWK juga menyoroti tantangan ekonomi yang dihadapi pemerintahan Prabowo.
M Nasir dan Budi Nugraha mengingatkan bahwa jajaran baru Kabinet Merah Putih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah, termasuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian geopolitik.
Kondisi global yang berdampak terhadap harga minyak dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat disebut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan pemerintah.
FWK juga mempertanyakan urgensi dan efektivitas pembentukan kementerian maupun badan baru, terutama di tengah komitmen pemerintah mengenai efisiensi anggaran negara.
Koordinator Bidang Ekonomi FWK, Herry Sinamarata, turut menyoroti pengangkatan dua wakil menteri keuangan baru, yakni Luky Afirman dan Nurkolisoh Ibnu Aman.
Menurut Herry, keberadaan dua wakil menteri keuangan tersebut diharapkan dapat membantu penyelesaian pelaksanaan APBN 2026 sekaligus pembahasan APBN 2027.
Salah satu perhatian utama yang disampaikan adalah perlindungan daya beli masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global dan geopolitik, termasuk konflik di Timur Tengah.
Bagi FWK, reshuffle Kabinet Merah Putih bukan hanya soal pergantian nama di posisi pemerintahan. Momentum tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintah agar berbagai kebijakan yang dijalankan dapat semakin menjawab kebutuhan masyarakat.(PR/04)
