PALANGKA RAYA|SUDUTPANDANG.ID – Ketua Umum Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI) Luthfi Yazid, mengingatkan perlunya mediasi sebagai gerakan yang kelak dapat menjadi mind-set atau pola pikir dan pegangan dalam setiap penyelesaian perkara.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum DePA-RI dalam Focus Group Discussion FGD) di Aula Pengadilan Tinggi (PT) Palangka Raya, Kalimantan Tengah pada Rabu (16/4/2025).
Dalam siaran pers, Sabtu (19/4/2025), Luthfi Yazid menekankan pentingnya mediasi dan musyawarah serta restorative justice (keadilan restoratif) dalam setiap penyelesaian perkara sehingga tidak terjadi penumpukan perkara. Kecuali sudah tidak ada jalan lain, lanjutnya, maka litigasi menjadi pilihan.
Advokat senior ini juga mengingatkan bahwa mediasi dan musyawarah adalah mandat konstitusi, UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 jelas disebutkan bahwa musyawarah adalah pegangan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi, dan prinsip musyawarah itu pula yang menjadi salah satu sila dari Pancasila.
Luthfi Yazid yang juga pendiri Japan Lawyers Association (JILA) dan anggota Kelompok Kerja MA terkait PERMA Mediasi itu memberikan contoh beberapa negara yang menerapkan mediasi dalam penyelesaian perkaranya seperti di Inggris, Belanda dan Jepang.
“Keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi memiliki dasar hukum yang kokoh dengan undang-undang, apalagi didukung budaya yang juga menjadi faktor penentu,” kata Luthfi Yazid yang sempat menjadi peneliti dan dosen tamu di Universitas Gakushuin Tokyo atas undangan Prof. Yoshiro Kusano itu.
Membumikan Mediasi di “Bumi Pancasila”
Sebelumnya, Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Palangka Raya, Diah Sulastri Dewi, menekankan pentingnya upaya membumikan mediasi di “Bumi Pancasila”. Bumi Pancasila” adalah sebutan untuk Kota Palangka Raya, dan Presiden Soekarno saat meresmikan kota itu pada 1957 juga menyebutnya sebagai Kota Masa Depan.
Adapun KPT Palangka Raya, Diah Sulastri Dewi sendiri selaku tokoh mediator hakim dikenal dengan kesuksesannya menyelesaikan berbagai perkara dengan mediasi saat ia menjadi hakim, serta Ketua Pengadilan Negeri, dan Waka Pengadilan Tinggi di beberapa wilayah.
Ia sangat bersungguh-sungguh mempromosikan penyelesaian sengketa dengan mediasi yang memang diwajibkan dalam setiap perkara yang disidangkan di pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2016.
Diah Sulastri Dewi kaya akan pengalaman sebagai hakim dan hakim mediator serta telah mengikuti berbagai pelatihan mediasi, antara lain di Jepang, Belanda, dan Australia.
Dalam presentasinya, ia menekankan prinsip dasar pedoman perilaku mediator, yaitu prinsip netralitas, penentuan diri sendiri (self determination), kerahasiaan (confidentiality), dan bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) untuk tercapainya keadilan.
“Adil ka`talino Bacuramin ka`saruga, Basengat ka`jubata,” katanya. Arti dari ungkapan Bahasa Dayak itu adalah kita harus bersikap adil kepada sesama manusia. Kita harus bercermin dan berpandangan hidup seperti perkataan baik di surga, bahwa kehidupan manusia itu tergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sementara itu Wakil Ketua PT Palangka Raya Muhammad Damis, menekankan perlunya seorang mediator berpegang teguh pada kode etik sebagai mediator serta harus berintegritas.
Muhammad Damis dalam FGD terkait mediasi itu lebih lanjut mengharapkan agar di Kota Palangka Raya atau yang juga dikenal sebagai Kota Tambun Bungai akan lahir mediator-mediator tangguh.
FGD itu sendiri diikuti seluruh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, para hakim Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama se-Kalimantan Tengah. Forum tersebut menghadirkan tiga narasumber, yaitu KPT Palangka Raya, Wakil Ketua PT Palangka Raya, dan Ketua Umum DePA-RI.
Forum diskusi itu dirangkaikan dengan Halal Bi Halal dan Ultah Ikatan Hakim (IKAHI) ke-72 se-Kalteng. Acara yang bertemakan “Optimalisasi Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi dan Restorative Justice di Pengadilan” itu juga dihadiri para hakim, mediator hakim, mediator non hakim, akademisi, pengacara, Ka Biro Hukum Provinsi Kalteng, dan para pemangku adat Dayak.
Tamu undangan yang hadir di antaranya Ricky Ferdinand (KPN Palangka Raya), Benny Octavianus (KPN Sampit), Dilli Timora Andi Gunawan (KPN Pangkalan Bun), Arief Kadarmo (KPN Kuala Kapuas), Sugiannur,(KPN Muara Teweh), dan Ahmad Husaini (KPN Buntok).
Selain itu hadir Moch. Isa Nazarudin (KPN Tamiang Layang), Nataria Cristina Triana (KPN Kasongan), Galih Bawono (KPN Kuala Kurun), Evan Setiawan Dese (KPN Nanga Bulik), Mohamad Zakiuddin (KPN Pulang Pisau), Pemangku Adat Dayak Kardinal Tarung, dan para mediator non hakim dari Jakarta.
Hadir juga secara daring seperti Executive Director at Indonesian Institute for Conflict Transformation Sri Mamuji, Direktur Eksekutif Pusat Mediasi Nasional Fahmi Shahab, mantan Deputi Mennkopolhukham Sugeng Purnomo dan anggota Tim Pembaharuan MA serta Dosen FH UI, Wiwiek Awiyati.(01)
