ASAHAN-SUMUT-SUDUTPANDANG.ID –Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan penilaian terhadap Desa Ledong Barat, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, sebagai calon Desa Perluasan Percontohan Antikorupsi 2026. Penilaian berlangsung di Aula Kantor Kepala Desa Ledong Barat, Rabu (30/9/2026).
Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., mendampingi tim KPK dalam kegiatan tersebut. Penilaian turut dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan, Forkopimcam, serta perangkat Desa Ledong Barat.
Penilaian dilakukan melalui pemaparan, verifikasi dokumen, sesi tanya jawab, dan kunjungan lapangan. Tim KPK meninjau penerapan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Desa Ledong Barat.
Dalam sambutan Bupati Asahan yang dibacakan Wakil Bupati, disebutkan bahwa Desa Ledong Barat memiliki sejumlah layanan kepada masyarakat, antara lain administrasi kependudukan, pertanahan, dan layanan kesehatan jemput bola.
Menurut pemerintah daerah, proses penilaian tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan transparansi dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dr. H. Muhammad Suib, S.Pd., M.M., mengatakan penyajian data dalam proses penilaian harus dilakukan secara jujur.
Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan budaya antikorupsi, koordinasi antarinstansi, dan partisipasi masyarakat.
Ketua Tim Penilai KPK RI Firlana Ismayadin mengatakan program Desa Antikorupsi telah berjalan sejak 2021. Program tersebut bertujuan mendorong penguatan tata kelola pemerintahan desa dan kemandirian desa.
“Hasil penilaian di Desa Ledong Barat nantinya akan direkapitulasi bersama tim provinsi sebelum penetapan resmi,” ujar Firlana.
Ia juga menyampaikan sejumlah aspek yang perlu diperkuat, termasuk budaya antikorupsi, kepastian pelayanan tanpa pungutan liar, literasi digital, dan keterbukaan informasi publik.
Hasil penilaian Desa Ledong Barat selanjutnya akan menjadi bagian dari proses evaluasi sebelum penetapan resmi Desa Perluasan Percontohan Antikorupsi 2026.(MA)











