Mendagri Minta Tomsi Disiplin Tekan Berbagai Pelanggaran

Mendagri Muhammad Tito Karnavian melantik Tomsi Tohir Balaw sebagai Irjen) Kemendagri (Foto: istimewa)

JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Tomsi Tohir Balaw sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Prosesi pelantikan dilakukan di Ruang Sidang Utama (RSU) Gedung A Kantor Kemendagri, Rabu (29/6/2022).

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 68/TPA Tahun 2022 tanggal 24 Juni 2022, Tomsi Tohir dianggap layak untuk menjabat sebagai Irjen Kemendagri. Mendagri, Tito Karnavian berharap, keberadaan Tomsi mendapat dukungan penuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, terutama terkait penggunaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah (Pemda).

“Untuk Bapak Tomsi selamat datang di lingkungan baru dari lingkungan kepolisian. Saya mengharapkan ada banyak dukungan dari Pak Tomsi karena situasi pekerjaan atau bekerja di Kemendagri yang saya rasakan cukup berat ke depan,” kata Mendagri yang secara bersamaan juga melantik Tumpak Haposan Simanjuntak sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.

Ia menjelaskan, saat ini Kemendagri tengah memacu Pemda meningkatkan realisasi belanja, terutama setelah penanganan pandemi. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya memulihkan ekonomi. Oleh karena itu, ia mewanti-wanti agar Tomsi disiplin dalam melaksanakan tugas, termasuk menekan pelanggaran tindak pidana korupsi. Ia pun meminta Tomsi mampu memperkuat pengawasan agar tidak ada celah bagi aparatur untuk melakukan berbagai pelanggaran.

“Saya minta disiplin, menekan pelanggaran-pelanggaran, termasuk pelanggaran korupsi. Ini saya minta betul Pak Irjen, internal dulu harus dikuatkan, mengubah mindset internal ke-Itjen-an, lalu lakukan inventarisasi masalah di semua komponen. Ini perlu dibuat semacam mekanisme pengawasan,” tegasnya.

Mendagri percaya, dengan latar belakangnya di kepolisian, Tomsi dapat mengemban amanah untuk melakukan pengawasan secara internal Kemendagri maupun Pemda. Selain pengawasan realisasi belanja, ia juga meminta untuk melakukan pengawasan terhadap mutasi-mutasi yang dilakukan Pemda. “Mereka harus diawasi, jangan sampai mereka melakukan pelanggaran korupsi. Korupsi ini akan menjatuhkan sistem yang kita tuju,” pungkasnya.(Bkt)

Tinggalkan Balasan