BATAM, SUDUTPANDANG.ID – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) H. Ansar Ahmad mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi, Evaluasi Pelaksanaan APBD TA 2022 sekaligus Evaluasi APBD Triwulan I TA 2023 Provinsi Kepri yang berlangsung di Kota Batam, Jumat (19/5/2023).
Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan melantunkan sholawat busyro. Selanjutnya pemutaran video singkat 2 tahun kepemimpinan Gubernur Ansar dan Wagub Marlin di Kepri. Kemudian laporan singkat capaian hasil pembangunan kepada Mendagri Tito Karnavian.
Gubernur Ansar mengawali pemaparannya dengan melaporkan capaian strategis pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri. Bersinergi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dan stakeholder lainnya dengan capaiannya yang terus membaik.
Ia menyebut mulai dari pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2021 berada pada kisaran 1,66 persen karena pandemi Covid-19. Kemudian tumbuh menjadi 5,09 persen pada tahun 2022. Berikutnya Indeks Kerukunan Umat Beragama sebagai yang terbaik ke-2 se-Sumatera dengan nilai 74,78.
“Selanjutnya ada indeks kemiskinan Kepri yang terus turun di angka 6,03 dan jauh berada dibawah angka kemiskinan nasional yang ada di kisaran angka 9,54 persen. Ada indeks pendidikan di Kepri yang menempati posisi terbaik ke 4 secara nasional. Pun dengan kualitas kesehatan yang juga terus membaik,” jelas Gubernur.
Terkait pengangguran terbuka, lanjutnya, jumlahnya terus berkurang dan mengalami penurunan. Kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk ke Kepri terus meningkat. Di mana sepanjang tahun 2022 wisman yang masuk sebesar 785.155 wisatawan, dan naik dari saat masa pandemi Covid 2021 yang hanya sebesar 24.332 wisman.
Gubernur Ansar juga melaporkan kepada Mendagri Tito Karnavian terkait Visa on Arrival (VoA) khusus kunjungan wisman selama satu bulan yang angkanya sebesar Rp500 ribu. Menurutnya masih terlalu tinggi, karena angka tersebut masih bisa untuk diturunkan, mengingat kunjungan wisman ke Kepri yang rata-rata hanya 3 sampai 4 hari saja.
Kemudian evaluasi pelaksanaan APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2022 yang nilainya sebesar Rp3,9 T, secara umum Gubernur Ansar melaporkan realisasi keuangannya mencapai 98 persen. Baik untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.
Mendagri Tito Karnavian dalam pemaparannya mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Kepri yang diakuinya tumbuh dengan baik. Hal ini tidak lepas dari peran besar sektor swasta, yang ikut mendorong perekonomian terderek dengan baik.
“Saya akui, tidak semua daerah bisa tumbuh perekonomiannya secara bagus, karena peran pemerintah dan juga swasta” ujarnya.
Tito Karnavian menekankan tentang permasalahan inflasi yang terjadi di tanah air. Di mana banyak faktor yang mempengaruhinya. Mulai dari adanya kenaikan harga kebutuhan pokok dalam waktu yang lama, begitupun dengan peredaran uang yang sangat banyak, kenaikan suku bunga, kurangnya suplai barang, distribusi barang mengalami gangguan serta mahalnya harga subsidi pupuk.
Tak lupa Mendagri juga mendorong setiap pemerintah daerah termasuk di Kepri, untuk terus secara kreatif, bisa meningkatkan pendapatan asli daerahnya, guna membangun kemandirian fiskal.
“Sehingga berbagai program pembangunan yang dilaksanakan daerah dapat berjalan secara maksimal, dan muaranya bisa meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan daerah itu sendiri,” ujar Tito Karnavian.
Hadir Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Kepri, Ketua DPRD Provinsi Kepri, Bupati/Walikota se-Kepri, Sekda Provinsi Kepri dan Sekretaris Kabupaten/Kota dan para peserta serta hadirin dan undangan lainnya.(ian/01)
