LOMBOK BARAT-NTB|SUDUTPANDANG.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat melalui Dinas Pertanian menggelar pelatihan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim bagi petani tembakau.
Kegiatan yang berlangsung Selasa (17/12/2026) tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian Lombok Barat, H. Lalu Moh. Hakam, S.STP., M.Si.
Dalam kegiatan itu, Hakam menyampaikan bahwa kondisi kemarau panjang tahun ini menguntungkan bagi petani tembakau. Berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pola cuaca serupa diperkirakan masih berlangsung hingga 2027.
Dinas Pertanian menghadirkan narasumber dari BMKG untuk memberikan penjelasan mengenai analisis cuaca.
Hakam juga berharap BMKG dapat menyusun peta prediksi cuaca secara periodik dalam bentuk dokumen tertulis untuk dibagikan kepada petani.
“Agar ini menjadi pedoman bagi para petani kita secara umum, dan khususnya petani tembakau, untuk membaca kapan waktu yang tepat memulai masa tanam pada tahun depan. Sehingga mereka bisa menyusun perencanaan sejak dini, mulai dari menyiapkan varietas benih yang cocok, penyemaian, hingga penanaman,” jelasnya.
Selain peningkatan luas tanam dan kualitas daun tembakau, Hakam mendorong petani mengembangkan pengolahan hasil pascapanen.
Ia mengatakan, petani tidak hanya menjual tembakau dalam bentuk bahan mentah setelah panen, tetapi juga melakukan pengolahan secara mandiri.
Menurut Hakam, pengolahan tembakau dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi petani. Peningkatan penerimaan cukai hasil tembakau juga berkaitan dengan besaran alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Kabupaten Lombok Barat.
Saat ini, luas lahan tembakau di Lombok Barat sekitar 800 hektare. Luasan tersebut menempatkan Lombok Barat pada urutan ketiga di Pulau Lombok setelah Lombok Timur dan Lombok Tengah.
Dinas Pertanian Lombok Barat menyiapkan dua langkah untuk mendukung petani tembakau. Pertama, memperkuat sinergi dengan penyuluh pertanian untuk memberikan pendampingan di lapangan.
“Kedua, menyalurkan bantuan sarana produksi pertanian berupa bibit unggul, pupuk, dan alat pendukung pertanian. Penyaluran bantuan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan alokasi DBHCHT,” ujar Hakam.(Ilham/01)











