LOMBOK BARAT-NTB, SUDUTPANDANG.ID – Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat Nurul Adha melantik Fauzan Husniadi sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Lombok Barat, Rabu (4/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Nurul menegaskan proses seleksi terbuka jabatan Sekda berlangsung secara profesional tanpa intervensi dari pihak eksekutif.
Wabup Lombok Barat mengatakan, selama proses seleksi berlangsung, dirinya tidak mencampuri keputusan panitia seleksi (pansel). Ia meminta pansel menetapkan tiga kandidat Sekda Lombok Barat terbaik berdasarkan hasil penilaian secara profesional.
“Selama proses pansel, saya tidak melakukan intervensi. Saya meminta kepada tim Pansel untuk menetapkan tiga besar sesuai dengan hasil kerja secara profesional. Alhamdulillah, hari ini kita sudah menetapkan dan melantik hasilnya. Terima kasih kepada tim Pansel,” ujar Nurul.
Kepada Fauzan Husniadi dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) yang turut dilantik, Nurul menyampaikan ucapan selamat. Dia mengingatkan bahwa jabatan Sekda merupakan amanah dengan tanggung jawab besar, terutama dalam membantu kepala daerah memperkuat tata kelola pemerintahan.
Salah satu perhatian utama yang disampaikan Nurul adalah pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dia juga meminta Sekda segera mengonsolidasikan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan jajaran aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Nurul, Sekda memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan birokrasi agar seluruh perangkat daerah bekerja secara terpadu. Dia meminta agar ego sektoral dan pengelompokan di lingkungan pemerintahan tidak lagi terjadi.
“Tidak boleh lagi ada kubu-kubuan, mari bersama-sama bangun soliditas dan sinergitas. Tidak ada lagi OPD yang bekerja sendiri-sendiri atau ego-sektoral,” tegas Wabup Lombok Barat.
Sejumlah Persoalan Daerah Menjadi Prioritas
Dalam arahannya, Nurul juga menyampaikan sejumlah persoalan yang perlu segera ditangani Pemerintah Kabupaten Lombok Barat bersama jajaran OPD.
Salah satunya berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting. Nurul menyebut angka kemiskinan di Lombok Barat turun dari 11,90 persen menjadi 11,60 persen. Sementara itu, angka stunting tercatat sebesar 8,93 persen.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah anak tidak sekolah (ATS). Berdasarkan data pemerintah daerah, terdapat 7.364 anak tidak sekolah di Lombok Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan lulusan SMP yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA.
Nurul mengatakan, pemerintah kabupaten telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menangani persoalan tersebut, mengingat kewenangan pendidikan tingkat SMA berada di pemerintah provinsi.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Lombok Barat yang masih berada di bawah rata-rata provinsi juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah untuk mendorong peningkatan aktivitas ekonomi.
Persoalan pengelolaan sampah di kawasan wisata, termasuk Senggigi, turut menjadi perhatian. Keluhan masyarakat mengenai sampah di sejumlah destinasi wisata tersebut juga disampaikan melalui media sosial.
Di bidang infrastruktur, perbaikan jalan yang belum terselesaikan menjadi agenda yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut. Nurul menyebut perlunya dukungan berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI Fauzan Khalid dan Abdul Hadi, untuk membantu penanganan infrastruktur di Lombok Barat.
Nurul berharap Fauzan Husniadi dapat menjalankan tugas dengan baik melalui pengalaman dan persiapan yang dimiliki. Dia juga meminta seluruh jajaran birokrasi memperkuat koordinasi agar berbagai program dan persoalan daerah dapat ditangani secara terarah.
Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Lombok Barat.(ilham/01)
