JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Pertumbuhan kripto di Indonesia dinilai semakin positif. Selain pasarnya yang besar, juga dukungan dari pemerintah melalui serangkaian aturan yang ada untuk menjaga ekosistem kripto.
“Indonesia merupakan salah satu negara yang membuat regulasi terkait dengan transaksi aset kripto seperti regulasi, pajak, anti-money laundry, travel rule, CBDC (Central Bank Digital Currency), hingga nantinya mengenai stablecoin,” kata Tirta Senjaya, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam keterangannya, Kamis (1/9/2022).
Menurut Tirta, hal tersebut turut mendukung pertumbuhan kripto di Indonesia.
“Pemerintah Indonesia sudah mengatur secara baik ekosistem perdagangan kripto, kliring, kustodian, bahkan sebentar lagi akan ada pembentukan bursa kripto,” ujarnya.
“Seluruh aturan tersebut tujuannya untuk melindungi konsumen. Saya terus melengkapi, mengevaluasi, dan menambahkan berbagai syarat untuk melindungi konsumen,” sambungnya.
Sementara itu, Jeth Soetoyo, Founder & CEO PINTU mengungkapkan bahwa Indonesia dengan populasi penduduk terbesar keempat di dunia menjadi sangat menarik untuk perkembangan kripto.
“Salah satunya jika berbicara tentang regulasi, Indonesia terdepan dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti adanya larangan aktivitas kripto di China, hingga penerapan pajak yang tinggi di India,” katanya.
Sinergitas dari pelaku usaha dan inisiatif dari Bappebti terjalin sangat baik sehingga pertumbuhan kripto yang sangat pesat dapat diimbangi dengan perlindungan yang komprehensif bagi investor.
Adopsi kripto di Indonesia semakin masif, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Finder Crypto Adoption Agustus 2022 yang melakukan survei ke 217,947 orang di 26 negara. Disebutkan bahwa kepemilikan aset kripto orang Indonesia mencapai 29,8 juta dengan persentase tingkat kepemilikan di mencapai 16 persen atau lebih tinggi dari rata-rata global 15 persen.(red/ant)
