Hemmen

Petani Prancis Marah Ancam Memblokade Kota Paris

Prancis
Seorang petani Perancis ikut serta dalam aksi protes pemblokiran jalan di jalan raya A4 di samping traktor dengan plakat bertuliskan "Kematian ada di ladang" dekat Jossigny, timur Paris, 29 Januari 2024. ( AFP)

PARIS, SUDUTPANDANG.ID – Para petani Prancis berkonvoi dan mengancam akan menutup jalan raya utama dan memblokade ibu kota untuk menuntut kondisi kerja yang lebih baik, Senin (29/1/2024).

Para petani marah karena pendapatan yang tidak mencukupi, birokrasi dan kebijakan lingkungan hidup yang menurut mereka melemahkan kemampuan mereka untuk bersaing dengan negara-negara tetangga yang aturannya tidak terlalu ketat.

Kemenkumham Bali

Di seluruh Prancis, para petani menggunakan traktor dan truk untuk memblokir jalan dan menghambat lalu lintas.

Mereka berencana untuk meningkatkan kampanye tekanan mereka dengan membangun delapan titik sempit di sepanjang arteri utama menuju Paris pada Senin sore.

Sebagai tanggapan, pemerintah memerintahkan pengerahan 15.000 polisi dan polisi paramiliter.

BACA JUGA  Hadapi Wakil Amerika Serikat di Final, Putri KW Perbaiki Putri

Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin mengatakan kepada pasukan untuk bersikap moderat, namun juga memperingatkan para petani untuk tidak mengganggu tempat-tempat strategis.

“Kami tidak bermaksud membiarkan gedung-gedung pemerintah, atau gedung pemungutan pajak, atau toko-toko dirusak atau truk-truk yang mengangkut produk asing dihentikan. Jelas itu tidak bisa diterima,” ujarnya.

Darmanin mengatakan protes tidak akan diizinkan untuk mempengaruhi operasi di bandara Charles de Gaulle dan Orly di Paris, atau di pasar grosir makanan internasional Rungis di selatan Paris di mana kendaraan lapis baja polisi dikerahkan pada hari Senin.

Polisi juga diperintahkan untuk mencegah penyusupan ke Paris, kata Darmanin. Pemerintah telah berusaha untuk menjaga agar ketidakpuasan di kalangan petani tidak menyebar menjelang pemilihan Parlemen Eropa pada bulan Juni, yang dipandang sebagai ujian utama bagi pemerintahan Presiden Emmanuel Macron.(voa/06)