“Kita memiliki semangat memperbaiki, karena tidak mungkin menunggu sempurna. Dan saat ini (imigrasi) sudah semakin baik. Mulai saja dulu dan terus lakukan perbaikan.”
JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim menekankan jajarannya agar berani dalam memulai inovasi dengan semangat memperbaiki. Hal itu disampaikan Silmy Karim dalam rapat koordinasi (Rakor) Perwakilan Imigrasi yang berlangsung di Los Angeles, California, Amerika Serikat.
Rakor yang berlangsung pada 27 – 31 Mei 2024 itu mengusung tema “Optimalisasi Peran dan Fungsi Atase Imigrasi pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Melalui Strategi Transformasi Digital”.
Rakor tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi serta kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Perwakilan RI di luar negeri.
Acara ini turut dihadiri oleh Menkumham Yasonna H Laoly, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Djan Faridz, Dirjen Imigrasi Silmy Karim serta Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu Andy Rachmiante.
“Kita memiliki semangat memperbaiki, karena tidak mungkin menunggu sempurna. Dan saat ini (imigrasi) sudah semakin baik. Mulai saja dulu dan terus lakukan perbaikan,” ujar Silmy Karim dalam keterangan pers tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (30/5/2024).
Rakor ini menjadi wadah bagi Ditjen Imigrasi Kemenkumham dan Kemenlu untuk bersinergi dalam isu keimigrasian, isu kekonsuleran serta isu perlindungan WNI di luar negeri.
Adapun tiga isu vital dalam pemberian pelayanan publik, khususnya untuk memudahkan WNI di luar negeri mengakses pelayanan dan perlindungan yang mudah, cepat, dan aman melalui transformasi digital.
Optimalisasi layanan publik di perwakilan RI dilakukan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam pemberian paspor.
“Jadi (untuk penerbitan paspor di luar negeri) selain persyaratan formil, disyaratkan juga memiliki izin tinggal. Hal ini untuk mencegah agar WNI tidak tinggal di luar negeri secara ilegal,” kata Silmy.
Ia mengatakan, salah satu inovasi unggulan yang saat ini dimiliki imigrasi adalah platform evisa.imigrasi.go.id yang menawarkan seamless experience bagi WNA untuk mengajukan visa Indonesia.
“Pengajuan visa bisa dilakukan di mana saja, didukung kemudahan pembayaran visa menggunakan credit card. Sebelumnya, pembayaran visa dilakukan secara manual melalui agen/penjamin,” jelasnya.
Ia menerangkan, layanan imigrasi melalui online ini menjadi layanan pemerintah pertama yang dapat menggunakan kartu kredit. Tercatat sebanyak 1.346.893 transaksi telah dibukukan sejak aturan mengenai pembayaran online dengan kartu diberlakukan Januari 2023 lalu.
“(Platform) e-visa ini sejalan dengan program SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Sangat convention dan bisa dilakukan di mana saja,” terang Silmy.
Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan usulan rencana penambahan sebanyak enam atase imigrasi di luar negeri. Penambahan diprioritaskan pada negara dengan jumlah perlintasan WNI terbanyak, baik untuk tujuan menetap ataupun kunjungan singkat.
“Kamboja menjadi salah satu negara yang dinilai mendesak untuk segera memiliki atase dan staf teknis imigrasi. Selain masih termasuk ke dalam wilayah ASEAN. Saat ini, diketahui setidaknya hampir 120.000 WNI yang tinggal dan bekerja di Kamboja,” ungkapnya.
Mendukung 
Senada dengan Silmy Karim, Menkumham , Yasonna Laoly, memberikan dukungan kepada Ditjen Imigrasi untuk berani berinovasi dalam pemanfaatan digital.
“Perbaikan harus dilakukan terus menerus, tapi kalau tidak mulai maka kitatidak tahu di mana harus memperbaiki. Kita harus memiliki keberanian untuk memulai terobosan,” ujar Yasonna.
Inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi memperoleh apresiasi dari MenPAN-RB, Abdullah Azwar Anas. Azwar yang memberikan dukungan dan dorongan kepada Ditjen Imigrasi agar digitalisasi dalam pelayanan publik tidak hanya terbatas pada aplikasi, melainkan juga leadership.(PR/01)
