Pontianak, SudutPandang.id – Wagub Kalbar Ria Norsan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalbar dalam rangka menyampaikan pendapat akhir Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalbar tahun 2018-2023 dan Raperda tentang Retribusi Daerah di Ruang Balairungsari DPRD Provinsi Kalbar, Rabu (16/12/2020).
Menurut Ria Norsan, Raperda Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi Kalbar yang merupakan penjabaran visi, misi kepala daerah terpilih ke dalam strategi, kebijakan umum, program pembangunan dan kegiatan-kegiatan indikatif selama periode 2018-2023.
“Rancangan Perda tentang retribusi daerah berkenaan dengan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, maka perlu menjadi perhatian kita bersama bagaimana mengoptimalkan penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari sektor retribusi daerah,” jelasnya.
Wagub Kalbar mengatakan, Raperda yang disahkan ada dua yaitu Raperda perubahan RPJMD Provinsi Kalbar tahun 2018-2023 yang ada perubahan dan Raperda tentang Retribusi Daerah.
“Karena adanya perubahan, karena adanya pandemi Covid-19 sehingga kegiatan-kegiatan tadi sudah tidak sesuai dengan yang direncanakan, misalnya pertumbuhan ekonomi yang sekarang pertumbuhan ekonomi minus 3,4 yang direncanakan 5,6,” kata Ria Norsan.
Kemudian, lanjutnya, untuk retribusi daerah tidak ada perubahan. Karena belum dibuatnya peraturan tata retribusi daerah yang lebih signifikan. Sehingga ini disusun dan dirancang untuk perbaikan kedepannya.
“Perda ini nantinya akan dibuat turunan setelah dibuat turunan kemudian disahkan oleh Biro Hukum setelah itu baru bisa dilaksanakan,” jelasnya.
“Saya berharap agar apa yang telah kita capai perlu ditingkatkan dan terhadap sasaran yang belum tercapai, mari kita bersama-sama untuk lebih bekerja keras guna mencapai sasaran yang telah disepakati bersama,” harap Ria Norsan.(L4Y)
