DENPASAR, SUDUTPANDANG.ID – Kakanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat (NTB), Parlindungan, meraih gelar doktor di Universitas Udayana Bali. Di tengah kesibukannya, Parlindungan berhasil menyelesaikan studi S3 dengan masa studi 3 tahun 2 bulan.
Dalam disertasi berjudul “Politik Hukum Keimigrasian Dalam Pengaturan Kebijakan Selektif Terhadap Wisatawan Mancanegara”, Parlindungan memaparkan penelitiannya pada dalam sidang terbuka yang berlangsung di Gedung Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, Jumat (11/10/2024).
Parlindungan memaparkan disertasi di hadapan 8 penguji yang terdiri dari 6 Guru Besar dan 2 Doktor Fakultas Hukum Universitas Udayana selaku penguji sidang,
Parlindungan tegas menyampaikan terkait landasan teoritik, landasan konseptual, teori, analisis, terkait kebijakan selektif keimigrasian di Indonesia dan pengaruhnya terhadap wisatawan mancanegara.
“Hakikat kebijakan selektif keimigrasian adalah kebijakan keimigrasian sebagai ekspresi kedaulatan negara yang berakar pada kedaulatan negara, yang diabdikan, dan bertujuan untuk memelihara tegaknya kedaulatan negara,” ungkap Parlindungan.
Sebagaimana diketahui, lanjutnya, dalam kebijakan selektif keimigrasian mengacu pada pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan pendekatan keamanan (security approach).
Namun demikian, Kakanwil Kemenkumham NTB menawarkan novelty atau kebaruan yaitu pendekatan kearifan lokal atau local wisdom approach.
“Dengan melibatkan kearifan lokal seperti desa adat, masyarakat adat, maupun budaya, maka kebijakan selektif keimigrasian diharapkan akan lebih seimbang,” kata Parlindungan.
Menurutnya, kebijakan selektif menjadi jiwa politik hukum keimigrasian yang berakar pada kebutuhan konteks nyata.
“Kebijakan keimigrasian perlu berpijak pada kebutuhan konteksnya. Dengan mempertimbangkan pendekatan budaya, adat, kebijakan keimigrasian akan lebih berpihak pada masyarakat,” tambah Kakanwil Kemenkumham NTB.
Penelitian Parlindungan mendapatkan apresiasi dari seluruh Guru Besar Universitas Udayana yang menjadi penguji.
Prof. Dr. I Putu Sudarma Sumadi, SH., SU, selaku pimpinan sidang menyampaikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Kakanwil Kemenkumham NTB tentunya akan membawa dampak besar bagi negara, khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham.
Parlindungan pun resmi menyandang gelar doktor. Ia berharap gelar bermanfaat dan dampak bagi organisasi maupun masyarakat luas.(One/01)
