LOBAR-NTB, SUDUTPANDANG.ID – Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Marsda TNI Eko Dono Indarto, melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat 18 yang berlokasi di Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (11/9/2025).
Kunjungan ke Sekolah Rakyat pertama di NTB ini bertujuan untuk meninjau progres pembangunan dan mengevaluasi fasilitas sekolah sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan kerakyatan.
Dalam agenda tersebut, Marsda TNI Eko Dono Indarto didampingi oleh Asisten I Pemkab Lombok Barat, Saepul Akhkam, Kepala Dinas Sosial Lombok Barat, HK Lalu Winengan, serta Kepala Sekolah Rakyat 18, Satria Irwandi.
Rombongan meninjau sejumlah sarana belajar dan berdialog langsung dengan pihak pengelola terkait evaluasi serta pengembangan lembaga pendidikan nonformal tersebut.
“Sekolah Rakyat merupakan program Presiden Prabowo. Kami hadir untuk melihat secara langsung sejauh mana sekolah rakyat dikembangkan di daerah, sekaligus membantu melakukan pengecekan lapangan,” ujar Marsda TNI Eko Dono Indarto dalam keterangannya.
Bahas Penguatan Karakter dan Mutu Pembelajaran
Selain peninjauan, kegiatan juga diisi dengan diskusi dan tukar pendapat mengenai strategi penguatan peran sekolah rakyat di masa depan, termasuk peningkatan mutu pembelajaran dan pembinaan karakter siswa dari kalangan keluarga tidak mampu.
Kepala Sekolah Rakyat 18, Satria Irwandi, mengungkapkan apresiasinya atas perhatian pemerintah pusat terhadap pendidikan alternatif seperti sekolah rakyat. Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat 18 merupakan yang pertama di NTB dan berpotensi menjadi model percontohan di wilayah lain.
“Kedatangan Bapak Deputi sangat berarti karena beliau bisa melihat langsung kondisi fasilitas dan perkembangan sekolah ini. Meskipun siswa berasal dari keluarga kurang mampu dan tanpa seleksi kemampuan, kami tetap berkomitmen membangun karakter dan kualitas belajar mereka,” ungkap Satria.
Ia menambahkan, dengan dukungan berbagai pihak, Sekolah Rakyat 18 diharapkan dapat menjadi contoh praktik pendidikan inklusif dan berkarakter bagi daerah lain di NTB.
“Kami optimistis sekolah rakyat ini bisa menjadi percontohan bagi sekolah lain,” ujarnya.
Kunjungan ini menjadi penegasan atas komitmen sinergis antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, serta mendukung visi besar Presiden dalam pembangunan sumber daya manusia melalui pendekatan pendidikan kerakyatan.(ilham/01)
