BEKASI, SUDUTPANDANG.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menegaskan komitmennya untuk menciptakan iklim usaha yang ramah bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah penyederhanaan proses perizinan guna mempercepat aktivitas usaha dan meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian daerah.
Wakil Wali Kota Bekasi, Harris Bobihoe, memastikan bahwa mekanisme penerbitan izin usaha kini tidak lagi memakan waktu lama. Dengan kelengkapan administrasi yang terpenuhi, pelaku UMKM dapat memperoleh izin dalam waktu singkat, bahkan hanya beberapa jam.
“Kalau dokumennya lengkap, perizinan bisa selesai satu hari, bahkan hitungan jam. Kami tidak ingin mempersulit atau menghambat orang berusaha, karena itu justru akan berdampak pada pendapatan masyarakat dan daerah,” tegas Harris Bobihoe di Bekasi, Sabtu (17/1/2026).
Hal tersebut disampaikan Harris saat melakukan kunjungan ke Rumah Makan Sambel Hejo Sambel Dadak (SHSD) yang kembali beroperasi setelah sebelumnya terdampak kebakaran.
Ia menilai, kebangkitan cepat usaha tersebut mencerminkan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan kemudahan regulasi serta dukungan permodalan bagi pelaku UMKM.
Lebih lanjut, Pemkot Bekasi juga mengarahkan pembinaan UMKM pada peningkatan kualitas produk, terutama dari sisi pengemasan.
Menurut Harris, banyak produk lokal yang memiliki cita rasa dan mutu yang baik, namun belum didukung tampilan kemasan yang mampu menarik pasar lebih luas.
“Kita bantu bagaimana mereka mengolah, lalu mengemas produknya dengan baik. Kalau sudah rapi dan layak, peluang untuk berkembang sampai ekspor itu terbuka,” ujarnya.
Menyikapi keterbatasan potensi wisata alam di wilayah Bekasi, Harris menyebut pemerintah daerah tengah mengembangkan konsep Sport City dan wisata kuliner sebagai alternatif penggerak ekonomi. Strategi ini diharapkan mampu menjadi etalase produk UMKM sekaligus memperluas pasar.
Ia menambahkan, kolaborasi lintas sektor terus diperkuat melalui sinergi dengan Dinas Koperasi dan UMKM serta pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha.
Skema tersebut disiapkan tidak hanya untuk mendorong pengembangan UMKM, tetapi juga sebagai upaya pemulihan bagi pelaku usaha yang terdampak bencana melalui bantuan teknis dan akses pembiayaan lunak.
“Kami sangat memperhatikan UMKM, bahkan yang kecil sekalipun. Karena kami sadar, penggerak ekonomi dan sumber pendapatan daerah itu bukan hanya industri besar,” pungkasnya.(PR/04)
