JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Skema Program Ketahanan Pangan yang dijalankan Polda Jawa Barat (Jabar) kini dijadikan percontohan oleh Mabes Polri untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi (Rakor) Polri bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026).
Rakor yang dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, ini diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring. Agenda ini bertujuan mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah.
“Kami melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak pada 2025. Rapat ini sebagai upaya konsolidasi dan kolaborasi agar strategi 2026 berjalan lebih baik,” ujar Langgeng Purnomo.
Di sektor hulu, Polri memfasilitasi kelompok tani jagung (Poktan) dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui kerja sama dengan Himbara, petani memperoleh akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Implementasinya terlihat di Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana para petani memperoleh kredit modal untuk menanam dan memperluas lahan jagung,” jelas Langgeng.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, menyampaikan BRI menyiapkan plafon pembiayaan sebesar Rp180 triliun untuk KUR Mikro di sektor pertanian, termasuk ekosistem pertanian jagung, pada 2026.
Stabilitas Harga Jagung
Selain permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga menjaga stabilitas harga jagung. Hasil panen petani tidak dijual kepada tengkulak dengan harga rendah, melainkan diserap oleh Perum Bulog. Pengadaan jagung oleh Bulog berdasarkan Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah, dibeli dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian jagung dengan harga berpihak pada petani,” tegas Brigjen Langgeng.
Program ini juga bertujuan mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jerat tengkulak, dan meningkatkan produksi jagung nasional. Pendampingan manajerial diharapkan mampu membantu petani membayar pinjaman modal tepat waktu serta meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Karo SDM Polda Jabar Kombes Pol Fadly Samad menjelaskan empat skema Program Ketahanan Pangan yang dijalankan di wilayahnya. Pertama, skema CSR dan pemodal tanpa bunga melalui program “Keroyok Bareng Rame-rame” dengan satu Polsek mengelola dua hektare lahan. Kedua, pinjaman melalui Primkopol dengan sistem bagi hasil atau bunga 1,5 persen dalam bentuk kebutuhan pertanian jagung, seperti bibit, pupuk, obat-obatan, dan alat serta mesin pertanian.
“Ketiga, mendorong dan memfasilitasi agar program KUR berjalan maksimal. Keempat, pemanfaatan lahan PTPN dan Perhutani melalui skema pinjam manfaat yang dikelola bersama kelompok tani,” terang Fadly, didampingi Kabagbinkar AKBP Condro Sasongko.(PR/08)
