BANDUNG, SUDUTPANDANG.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengklaim kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) yang diterapkan sejak awal 2026 mampu menekan biaya operasional hingga 75 persen, terutama pada komponen pendukung aktivitas perkantoran.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jabar, Dedi Supandi, mengatakan, penghematan tersebut terlihat dari hasil evaluasi sejak kebijakan WFH diberlakukan pada Januari 2026.
Menurut Dedi, penurunan paling signifikan terjadi pada pos operasional lainnya, yang mencakup biaya makan pegawai, penggunaan air, serta berbagai kebutuhan penunjang kegiatan perkantoran.
“Komponen operasional lainnya mengalami penurunan hingga 75 persen dibandingkan sebelum WFH diterapkan,” ujar Dedi, Jumat (3/4/2026).
Selain itu, kebijakan WFH juga berdampak pada berkurangnya konsumsi energi listrik di lingkungan kantor pemerintahan.
Berdasarkan catatan BKD, rata-rata penghematan anggaran listrik mencapai 19 persen.
Dedi menjelaskan, efisiensi tersebut menjadi salah satu indikator awal bahwa perubahan pola kerja memberikan dampak terhadap pengeluaran rutin pemerintah daerah.
Meski demikian, pihaknya belum merinci total penghematan dalam nilai rupiah. Hal itu disebabkan adanya perbedaan pola belanja di setiap perangkat daerah yang bersifat fluktuatif setiap bulan.
“Perbedaan angka terjadi karena masing-masing perangkat daerah memiliki karakteristik pengeluaran yang tidak sama. Untuk saat ini, perbandingan yang digunakan adalah persentase terhadap anggaran tahun sebelumnya,” ungkap.
Ia menambahkan, Pemprov Jabar menyatakan evaluasi terhadap kebijakan WFH akan terus dilakukan guna melihat efektivitasnya, termasuk dalam aspek efisiensi anggaran dan kinerja aparatur sipil negara.(Den/01)
