TANGERANG, SUDUTPANDANG.ID – Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, meminta seluruh perangkat daerah memastikan penerapan sistem kerja dari rumah (Work From Home/WFH) berjalan efektif tanpa mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat. Arahan tersebut disampaikan di Pusat Pemerintahan (Puspem) Tigaraksa, Senin (20/4/2026).
Menurut Intan, fleksibilitas dalam sistem kerja harus diimbangi dengan tanggung jawab aparatur sipil negara (ASN) dalam menjaga kinerja dan produktivitas. Ia menegaskan bahwa monitoring terhadap pelaksanaan WFH perlu dilakukan secara serius oleh setiap instansi.
“Ini merupakan sistem kerja yang fleksibel dan para Aparat Sipil Negara (ASN) harus dapat menyesuaikan pola kerja tersebut,” kata Intan.
Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan WFH tidak menurunkan kualitas kerja maupun pelayanan publik. Pengawasan yang optimal dinilai menjadi kunci agar sistem ini berjalan sesuai tujuan.
Kebijakan WFH sendiri sejalan dengan imbauan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang mendorong perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD untuk menerapkan kerja dari rumah satu hari dalam sepekan mulai April 2026.
Kebijakan ini ditujukan untuk efisiensi energi sekaligus meningkatkan efektivitas kerja, tanpa mengurangi hak pekerja seperti gaji dan cuti tahunan.
Di kalangan ASN, pola kerja kini mengadopsi sistem hybrid, yakni kombinasi empat hari bekerja dari kantor (Work From Office/WFO) dan satu hari WFH, yang umumnya diterapkan pada hari Jumat. Sistem ini berbasis pada pencapaian target kerja secara digital.
Selain itu, Intan turut menyinggung momentum Hari Kartini sebagai pengingat pentingnya peran perempuan dalam pembangunan. Ia menekankan bahwa semangat Kartini harus terus dihidupkan, khususnya dalam mendorong kesetaraan di bidang pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan.
Menurutnya, Kabupaten Tangerang diharapkan semakin menjadi daerah yang inklusif, ramah perempuan, serta memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan dengan perlindungan yang memadai.(WAR/04)
