JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan bahwa bonus demografi yang dimiliki Indonesia tidak akan otomatis menjadi kekuatan nasional apabila pemerintah gagal menyiapkan generasi muda yang tangguh, sehat, produktif dan berdaya saing.
Menurutnya, berbagai persoalan yang dihadapi pemuda saat ini berpotensi melemahkan manfaat bonus demografi apabila tidak ditangani secara komprehensif.
Pernyataan tersebut disampaikan Erick Thohir dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Komisi X, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Dalam paparannya, Erick mengidentifikasi sejumlah tantangan utama yang dihadapi generasi muda Indonesia, mulai dari polarisasi di ruang digital, meningkatnya persoalan kesehatan mental, hingga melemahnya ketangguhan ideologi.
Menurut Erick, tantangan tersebut harus segera direspons melalui kebijakan lintas sektor agar bonus demografi benar-benar menjadi modal pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian khusus adalah tingginya paparan informasi di ruang digital yang dinilai berpotensi memicu disinformasi, polarisasi, serta konflik sosial di kalangan generasi muda.
Erick menilai perkembangan teknologi digital memang membawa banyak manfaat, tetapi tanpa pengawasan dan literasi digital yang memadai, ruang digital dapat menjadi sumber perpecahan dan penyebaran informasi yang menyesatkan.
“Isu tentang ruang digital menjadi polemik tersendiri. Alhamdulillah pemerintah sudah mulai masuk ke berbagai aspek, termasuk mengurangi penggunaan perangkat digital di sekolah bagi usia tertentu. Saya rasa keputusan itu memang kontroversial, tetapi tepat. Bahkan negara seperti Australia yang sangat terbuka pun mulai mengoreksi penggunaan digital di kalangan anak muda, apalagi kita yang masih menghadapi tantangan dalam kualitas pendidikan,” ujar Erick.
Menurutnya, penguatan literasi digital harus menjadi bagian penting dalam pembangunan kepemudaan agar generasi muda mampu memanfaatkan teknologi secara produktif tanpa mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan.
Selain persoalan ruang digital, Erick juga menyoroti meningkatnya persoalan kesehatan mental di kalangan anak muda.
Ia menyebut data yang diterimanya menunjukkan mayoritas pasien yang datang ke klinik psikologi di kawasan perkotaan berasal dari kelompok usia muda.
“Bayangkan, sekitar 84 hingga 85 persen klien klinik psikologi di perkotaan adalah pemuda. Artinya, jika ada 10 pasien yang datang, delapan di antaranya merupakan anak muda. Ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan,” katanya.
Menurut Erick, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesehatan mental harus menjadi perhatian serius dalam kebijakan pembangunan kepemudaan.
Ia menilai pembinaan generasi muda tidak cukup hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga memerlukan dukungan terhadap kesehatan mental, penguatan karakter, serta lingkungan sosial yang sehat.
Tantangan lain yang disoroti adalah melemahnya ketangguhan ideologi di kalangan generasi muda.
Menurut Erick, menurunnya daya tahan ideologi dapat memicu meningkatnya berbagai bentuk kekerasan, kriminalitas, serta perilaku menyimpang yang dilakukan demi memperoleh pengakuan di lingkungan pergaulan.
“Isu-isu ini sudah menjadi ancaman. Berikutnya adalah lemahnya ketangguhan ideologi. Kalau kita melihat di berbagai daerah, aksi kekerasan bahkan dilakukan hanya untuk mendapatkan pengakuan dari komunitasnya. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan daya juang generasi muda,” ujarnya.
Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menyiapkan sejumlah program strategis untuk memperkuat pembangunan kepemudaan.
Salah satunya adalah Indonesia Youth Summit, sebuah forum nasional yang dirancang menjadi ruang bertemunya pemerintah, organisasi kepemudaan, akademisi, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan guna merumuskan arah kebijakan kepemudaan nasional.
Menurut Erick, pembangunan kepemudaan tidak dapat dilakukan hanya oleh Kemenpora karena melibatkan berbagai sektor.
Ia menyebut sedikitnya terdapat tujuh kementerian dan lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu kepemudaan sehingga diperlukan koordinasi yang lebih kuat.
“Ada tujuh kementerian yang berkaitan dengan kepemudaan. Karena itu kami akan mengundang seluruh kementerian terkait dalam Indonesia Youth Summit untuk membangun konsolidasi, sebagaimana yang telah kami lakukan melalui Indonesia Sport Summit sehingga mampu menghasilkan berbagai kebijakan lintas kementerian,” jelasnya.
Selain Indonesia Youth Summit, Kemenpora juga menyiapkan Wirasena Youth Camp, program pengembangan kepemimpinan yang akan diikuti perwakilan pemuda dari 38 provinsi.
Program tersebut disusun berdasarkan kurikulum yang dikembangkan para pakar dengan fokus pada pembentukan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, kemampuan berpikir kritis, dan kolaborasi.
Erick menjelaskan bahwa konsep youth camp telah diterapkan di berbagai negara seperti Amerika Serikat dan Singapura sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam membangun pemimpin masa depan.
Melalui program tersebut, peserta juga akan mengikuti berbagai kegiatan seperti lomba debat, pidato, diskusi kebangsaan, hingga pertukaran gagasan bersama mitra internasional dari sembilan negara.
“Kami ingin setiap program memiliki hasil yang nyata. Karena itu kegiatan seperti youth camp tidak hanya menjadi ajang berkumpul, tetapi menjadi ruang membentuk karakter dan melahirkan pemimpin-pemimpin muda Indonesia,” kata Erick.
Program Indonesia Youth Summit dan Wirasena Youth Camp dijadwalkan mulai bergulir pada Oktober 2026 sebagai bagian dari rangkaian persiapan menyambut 100 Tahun Sumpah Pemuda pada 2028.
Pemerintah berharap kedua program tersebut menjadi fondasi penguatan kualitas generasi muda sekaligus memastikan bonus demografi dapat menjadi kekuatan utama Indonesia di masa depan.(09/AGF)
