JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan beras premium tidak langka di pasaran meski sempat muncul temuan rak kosong di beberapa gerai ritel modern.
Pemerintah menegaskan kondisi tersebut hanya terjadi di titik-titik tertentu dan bukan mencerminkan terganggunya pasokan secara nasional.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan pemerintah telah melakukan inspeksi langsung bersama tim ke sejumlah ritel untuk memastikan kondisi stok beras premium di lapangan.
Hasil pemantauan menunjukkan pasokan masih tersedia dengan berbagai merek, termasuk produk dari Perum Bulog dan ID Food.
Karena itu, masyarakat diminta tidak terpengaruh isu kelangkaan yang berpotensi memicu kepanikan.
“Sebenarnya tidak langka. Kami turun langsung ke lapangan. Memang ada beberapa ritel yang raknya kosong, tetapi di banyak ritel lainnya stok masih tersedia. Beras Bulog ada, beras premium berbagai merek juga tersedia, termasuk produk ID Food,” ujar Ketut.
Harga Beras Premium Masih Relatif Stabil
Selain memastikan ketersediaan stok, Bapanas juga memantau perkembangan harga beras premium di seluruh Indonesia.
Berdasarkan data per 24 Juli 2026, rata-rata harga beras premium nasional berada di angka Rp15.966 per kilogram. Nilai tersebut masih berada dalam rentang yang dinilai wajar meski sedikit melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) di beberapa wilayah.
Di Zona I, yang meliputi Pulau Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, harga beras premium tercatat sebesar Rp15.224 per kilogram, atau sekitar 2,17 persen di atas HET sebesar Rp14.900 per kilogram.
Menurut Ketut, kenaikan tersebut belum mengkhawatirkan karena konsumen beras premium umumnya berasal dari kelompok masyarakat dengan daya beli yang lebih baik.
Meski demikian, pemerintah tetap memantau perkembangan harga agar tidak terjadi lonjakan yang dapat mengganggu stabilitas pasar.
Program SPHP dan Bantuan Beras Terus Digulirkan
Untuk menjaga keterjangkauan harga pangan, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai program stabilisasi.
Salah satunya melalui penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan beras kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Sepanjang Januari hingga Juli 2026, pemerintah telah menggelontorkan sekitar 1,4 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Jumlah tersebut terdiri atas:
- SPHP Januari–Februari: 221.050 ton
- SPHP Maret–Juli: 520.830 ton
- Bantuan pangan tahap pertama: 662.880 ton
Intervensi tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan pasokan sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat di tengah dinamika harga pangan.
Swasembada Pangan Dimulai dari Kesejahteraan Petani
Ketut menegaskan kebijakan pangan nasional tidak hanya berorientasi pada konsumen, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan petani sebagai produsen utama.
Menurutnya, keberhasilan mencapai target swasembada pangan sangat bergantung pada meningkatnya produktivitas petani dan kepastian harga di tingkat produsen.
Ia menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas nasional sehingga seluruh kebijakan harus mendukung keberlanjutan produksi pertanian.
Karena itu, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara harga yang terjangkau bagi masyarakat dan keuntungan yang layak bagi petani.
Stok Beras Nasional Tertinggi Sepanjang Sejarah
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menegaskan tidak ada alasan terjadi kelangkaan beras karena stok nasional saat ini berada pada level yang sangat tinggi.
Ia mengungkapkan Cadangan Beras Pemerintah kini mencapai sekitar 5,2 juta ton, yang disebut sebagai stok terbesar sejak Indonesia merdeka.
Untuk mengakomodasi jumlah tersebut, pemerintah menambah kapasitas penyimpanan dengan menyewa gudang berkapasitas 2,3 juta ton, melengkapi gudang Bulog yang mampu menampung sekitar 3 juta ton beras.
Besarnya stok ini dinilai menjadi fondasi kuat bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan mengantisipasi potensi gangguan distribusi di berbagai daerah.
Pemerintah Perketat Pengawasan Distribusi
Pemerintah juga menegaskan akan memperkuat pengawasan terhadap distribusi dan harga beras di pasar.
Andi Amran Sulaiman meminta seluruh pelaku usaha tidak memanfaatkan situasi untuk memainkan harga maupun menahan distribusi yang dapat memicu gejolak di masyarakat.
Bapanas bersama Satgas Pangan Polri telah menyepakati langkah pengawasan terpadu hingga ke daerah.
Seluruh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) di Indonesia akan dilibatkan untuk memantau distribusi beras dan menindak tegas pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran.
Pemerintah memastikan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik penimbunan maupun manipulasi harga yang dapat merugikan masyarakat.
Dengan stok nasional yang mencapai 5,2 juta ton, distribusi yang terus berjalan, serta dukungan program SPHP dan bantuan pangan, Bapanas optimistis pasokan beras premium tetap aman.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak terpancing isu kelangkaan karena ketersediaan beras nasional masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. (09/AGF)
