SUDUTPANDANG.ID – Indonesia mendorong penguatan pembiayaan inklusif dan ekosistem kewirausahaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam Pertemuan Tingkat Menteri UMKM APEC ke-32 di Guangzhou, China, Jumat (4/9/2026).
Melalui keterangan tertulis yang diterima Kamis (10/9/2026), Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, forum APEC menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk berbagi pengalaman dan praktik kebijakan sekaligus memperkuat kerja sama negara-negara anggota dalam pengembangan UMKM.
Menurut Maman, keberhasilan kebijakan pembiayaan tidak hanya dilihat dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dampaknya terhadap pertumbuhan dan ketahanan UMKM.
“Keberhasilan kebijakan pembiayaan tidak hanya diukur dari seberapa besar pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga dari seberapa efektif pembiayaan tersebut mampu membuat UMKM tumbuh, semakin resilien, dan naik ke tingkat pengembangan yang lebih tinggi,” kata Maman.
Salah satu instrumen pembiayaan yang diperkuat pemerintah adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada 2025, penyaluran KUR mencapai Rp286 triliun kepada 4,5 juta UMKM.
Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, porsi penyaluran KUR ke sektor produktif mencapai 60,5 persen. Pembiayaan tersebut antara lain disalurkan kepada sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur.
“Ini mencerminkan komitmen kami untuk mengarahkan pembiayaan kepada kegiatan produktif yang mampu menciptakan nilai ekonomi lebih besar dan membuka lapangan kerja berkualitas,” ujar Maman.
Penguatan pembiayaan berlanjut pada 2026. Hingga 24 Agustus 2026, penyaluran KUR tercatat mencapai Rp201 triliun kepada 3,1 juta debitur. Sebanyak 51 persen di antaranya merupakan wirausaha perempuan.
Pemerintah juga tengah melakukan transformasi terhadap skema Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) untuk memperluas akses pembiayaan bagi perempuan.
“Di bawah arahan Presiden, skema pembiayaan Mekaar saat ini sedang ditransformasikan, dengan tingkat pembiayaan yang ditargetkan turun dari sekitar 20-25 persen menjadi 8 persen mulai tahun ini,” kata Maman.
Di bidang kewirausahaan, pemerintah memperkuat Program Kewirausahaan Produktif (PRO-KESRA). Program tersebut tidak hanya diarahkan untuk menciptakan wirausaha baru, tetapi juga meningkatkan kapasitas dan memperkuat ekosistem usaha.
Maman mengatakan, program tersebut diarahkan untuk mendukung target 10 juta orang berusaha dan bekerja melalui layanan yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga.
Indonesia juga menyampaikan praktik pengembangan ekosistem kewirausahaan melalui penguatan kebijakan dan program inkubasi usaha. Menurut Maman, pengembangan kewirausahaan perlu diarahkan agar pertumbuhan jumlah wirausaha diikuti peningkatan kapasitas dan keberlanjutan usaha.
Kebijakan tersebut didukung Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Perpres tersebut menjadi acuan kebijakan lintas kementerian dan lembaga serta menetapkan target rasio kewirausahaan Indonesia sebesar 8 persen pada 2045.
Penguatan ekosistem kewirausahaan juga dilakukan melalui SAPA UMKM, platform yang mengintegrasikan pendataan, akses program, peningkatan kapasitas, hingga pemantauan penerima manfaat.
Maman menambahkan, berbagai kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperkuat UMKM di dalam negeri, tetapi juga mendukung agenda APEC dalam membangun UMKM yang inklusif, inovatif, digital, dan tangguh serta mampu terhubung dengan pasar regional dan global.(red)
