“Jangan sampai masyarakat mendapatkan pesan bahwa pelanggaran bisa ditoleransi ketika dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan, kendaraan mewah, atau pengaruh. Pesan seperti itu sangat berbahaya bagi kepercayaan publik terhadap hukum.”
JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, meminta aparat menegakkan hukum tanpa pandang bulu menyusul kasus viral yang melibatkan pengemudi mobil mewah dan seorang petugas keamanan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI).
Menurut Kevin Wu, penanganan kasus yang viral di media sosial tersebut menjadi ujian bagi komitmen negara dalam menegakkan supremasi hukum dan melindungi petugas yang menjalankan tugas di ruang publik.
“Persoalan utamanya bukan soal mobil mewah atau viralnya sebuah video. Persoalannya adalah apakah hukum benar-benar berlaku sama bagi semua orang, atau justru kalah oleh rasa merasa lebih berkuasa,” ujar Kevin Wu dalam keterangan tertulis, Senin (27/7/2026).
Kevin Wu menilai tindakan petugas keamanan yang menegur dugaan pelanggaran lalu lintas merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan masyarakat.
Karena itu, menurutnya, negara harus memberikan perlindungan kepada petugas yang menjalankan tugas sesuai prosedur dan dengan itikad baik.
“Kalau petugas yang bertindak sesuai aturan justru mendapat intimidasi atau tekanan, lama-kelamaan tidak ada lagi yang berani menegakkan ketertiban. Ini berbahaya bagi kehidupan kota,” kata legislator yang akrab disapa Bro Kevin.
Kevin mengapresiasi langkah kepolisian yang tetap memproses dugaan pelanggaran lalu lintas sesuai ketentuan.
Ia berharap penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak dipengaruhi status sosial maupun jenis kendaraan pihak yang terlibat.
Menurut Kevin, penyelesaian perkara secara kekeluargaan tidak menghapus tanggung jawab hukum apabila terdapat dugaan pelanggaran yang menyangkut kepentingan publik.
“Hukum tidak boleh berhenti karena sebuah perkara telah diselesaikan secara kekeluargaan. Pelanggaran terhadap keselamatan publik tetap merupakan tanggung jawab hukum yang harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dorong Perlindungan bagi Petugas
Kevin juga meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat perlindungan bagi petugas lapangan, seperti satuan pengamanan (satpam), petugas Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), hingga petugas pelayanan publik lainnya.
Menurut dia, seluruh petugas yang bekerja menegakkan ketertiban harus memiliki kepastian perlindungan ketika menjalankan tugas sesuai aturan.
Selain itu, ia mendorong Pemprov DKI memperkuat kampanye budaya tertib berlalu lintas dan penghormatan terhadap petugas sebagai bagian dari pendidikan karakter masyarakat perkotaan.
Kevin menilai Jakarta sebagai kota global tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur maupun transportasi modern, tetapi juga dari budaya taat hukum dan penghormatan terhadap aparat yang menjalankan tugas bagi kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat mendapatkan pesan bahwa pelanggaran bisa ditoleransi ketika dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan, kendaraan mewah, atau pengaruh. Pesan seperti itu sangat berbahaya bagi kepercayaan publik terhadap hukum,” katanya.
Ia menegaskan DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal terciptanya tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, sehingga setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Kevin juga mengajak Gubernur DKI Jakarta memastikan seluruh petugas lapangan memperoleh rasa aman saat menjalankan tugas.
“Pemprov perlu memastikan seluruh petugas di lapangan, baik satpam, Dishub, Satpol PP maupun petugas pelayanan publik lainnya, memiliki rasa aman ketika menjalankan tugasnya. Keberpihakan pemerintah harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan,” pungkas Kevin.(red)
