JAKARTA, SUDUTPANDANG.ID – Aspek keselamatan pelayaran kembali menjadi perhatian setelah sejumlah kecelakaan kapal terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Berbagai kalangan menilai penguatan sistem keselamatan perlu menjadi prioritas mengingat transportasi laut memiliki peran strategis dalam konektivitas nasional, distribusi logistik, mobilitas masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.
Isu tersebut mengemuka dalam Sarasehan Nasional bertajuk “Selamatkan Pelayaran Indonesia” yang diselenggarakan Marin Nusantara di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Forum itu menghadirkan akademisi, praktisi, pelaku industri pelayaran, serta pemerhati sektor maritim untuk membahas berbagai tantangan dalam penerapan sistem keselamatan pelayaran di Indonesia.
Sarasehan tersebut digelar setelah terjadinya kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan Madura pada Minggu (2/8/2026). Dalam peristiwa itu, empat orang dilaporkan meninggal dunia, sementara sejumlah penumpang lainnya masih dalam proses pencarian.
Pengurus Indonesia National Shipowners’ Association (INSA), Capt. Zaenal A. Hasibuan, mengatakan, keselamatan pelayaran harus menjadi perhatian utama seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, konvensi internasional Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 menempatkan perlindungan terhadap keselamatan jiwa sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan pelayaran.
Akademisi dan praktisi maritim Yahya Kuncoro menilai keselamatan pelayaran harus dipandang sebagai sebuah sistem yang saling berkaitan.
Menurutnya, penerapan ketentuan dalam SOLAS tidak dapat dilakukan secara parsial karena melibatkan berbagai unsur, mulai dari regulator, operator, hingga pengawasan di lapangan.
“Keselamatan pelayaran harus menjadi sebuah sistem. Hal ini tidak bisa dipisah-pisahkan karena seluruh komponen saling berkaitan,” ujar Yahya.
Senada dengan itu, Anggota Dewan Penasihat Bidang Infrastruktur Maritim Marin Nusantara, Akbar Ikramsyah, menilai keselamatan pelayaran layak menjadi perhatian nasional mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut.
“Keselamatan pelayaran harus menjadi isu nasional karena dampaknya sangat besar bagi Indonesia sebagai negara kepulauan,” kata Akbar.
Data Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menunjukkan, sejak 2025 lembaga tersebut telah melakukan investigasi terhadap delapan kecelakaan pelayaran yang terdiri atas enam kasus kapal tenggelam, satu kebakaran kapal, dan satu kecelakaan akibat tabrakan.
Dari hasil investigasi, KNKT menemukan sejumlah faktor yang berulang, antara lain kelebihan muatan, persoalan stabilitas kapal, serta kelemahan dalam sistem manifes penumpang.
KNKT juga menegaskan bahwa keselamatan pelayaran tidak hanya ditentukan oleh kondisi kapal, tetapi juga bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur, kualitas pemeriksaan, serta pengambilan keputusan yang mengutamakan aspek keselamatan.
Ketua Harian Ikatan Sarjana Perkapalan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Wahyudi, mengatakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat keselamatan pelayaran.
“Kita harus melihat kemampuan sumber daya manusia yang melakukan pemeriksaan kapal sebelum kapal berlayar. Saat ini yang terjadi adalah krisis implementasi regulasi,” ujarnya.
Menurut Wahyudi, regulasi keselamatan pelayaran yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 juga perlu diperkuat melalui aturan pelaksana.
Ia menilai masih terdapat perbedaan penerapan kebijakan antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
Selain itu, Wahyudi menilai keterbatasan anggaran turut memengaruhi optimalisasi pelaksanaan program keselamatan pelayaran.
Sementara itu Pengamat infrastruktur dan transportasi Hasbi Azis juga menyoroti pentingnya kompetensi sumber daya manusia dalam menjalankan prosedur operasional standar (SOP) keselamatan pelayaran.
Menurutnya, kapasitas pejabat yang bertanggung jawab terhadap keselamatan pelayaran di lapangan perlu terus diperkuat guna meminimalkan potensi pelanggaran yang dapat berujung pada kecelakaan.
Dalam acara tersebut, Direktur Eksekutif Marin Nusantara M. Makbul Ramadhani berharap forum tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang mampu mendorong penguatan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh.
“Keselamatan pelayaran merupakan aspek fundamental yang harus dijamin oleh seluruh pemangku kepentingan. Berbagai kecelakaan kapal yang masih terjadi menunjukkan perlunya penguatan sistem agar transportasi laut semakin aman, andal, dan mampu mendukung konektivitas nasional serta aktivitas ekonomi,” kata Makbul.(red)
